Ada masanya ketika indikator makroekonomi terasa seperti angka-angka abstrak di atas kertas koran, jauh dari meja makan rakyat. Namun, ketika angka-angka itu mulai menjelma menjadi harga beras yang mencekik dan tarif hidup yang kian membebani, abstraksi tersebut berubah menjadi kecemasan yang nyata.
Hari-hari ini, masyarakat awam tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang berjalan mundur dalam tata kelola pemerintahan kita.
Indikator pasar keuangan mengirimkan sinyal merah yang tak bisa diabaikan. Nilai tukar Rupiah yang terus loyo dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang konsisten dalam tren menurun bukan sekadar fluktuasi musiman. Ini adalah cerminan merosotnya kepercayaan pasar.
Di sektor riil, efek domino ini langsung memukul dapur warga. Harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik tanpa kendali yang jelas. Bahkan, bayang-bayang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi kian nyata, menyisakan BBM bersubsidi yang bertahan seperti benteng terakhir yang ringkih.
Bagi masyarakat bawah, perbandingan adalah cara paling jujur untuk mengevaluasi kinerja pemimpinnya. Harus diakui, ingatan publik masih segar akan masifnya progres pembangunan infrastruktur pada dua periode pemerintahan Joko Widodo. Kini, dinamika pembangunan itu melambat secara drastis, jika tidak mau disebut stagnan.
Yang lebih mengkhawatirkan, kita seperti sedang menyaksikan kembalinya "hantu-hantu masa lalu" yang kita pikir sudah berhasil diusir.
Salah satu contoh paling gamblang terjadi di Sumatra Utara. Pemadaman listrik bergilir oleh PLN, yang selama bertahun-tahun ini sudah mulai hilang dari keseharian warga, kini kembali kambuh. Kegelapan yang berulang ini bukan sekadar perkara mati lampu, melainkan simbolis dari penurunan kualitas layanan publik yang sangat mendasar. Kalau soalalasan, pasti akan ada saja itu. Sudah begitu dari dulu.
Situasi yang kian memburuk ini memicu pertanyaan yang sah dan mendesak: sejauh mana kapasitas dan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengemudikan negara ini?
Publik kini mulai meragukan kemampuan sang Presiden, bahkan untuk sekadar menjaga apatah lagi apalagi meningkatkan hal-hal baik dan standar pelayanan yang sudah dimulai oleh pendahulunya.
Menjaga warisan yang baik seharusnya menjadi batas minimum bagi pemerintahan baru, bukan sebuah pencapaian yang muluk-muluk.
Di tengah situasi domestik yang membutuhkan kehadiran fisik dan atensi penuh sang kepala negara, rakyat justru disuguhi pemandangan yang kontras.
Presiden Prabowo tercatat kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. Mobilitas internasional yang tinggi ini terasa ironis dan melukai nalar publik, mengingat sebelum dan awal menjabat, beliau begitu gencar mengumandangkan janji efisiensi anggaran dan pemangkasan birokrasi yang tidak perlu.
Kita memahami bahwa dinamika global sedang tidak menentu. Namun, menjadikannya sebagai satu-satunya kambing hitam adalah bentuk pengingkaran atas lemahnya manajemen domestik. Rakyat tidak membutuhkan retorika pembelaan, yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa kemudi negara ini dipegang oleh kapten yang fokus pada badai di dalam rumahnya sendiri.
Pemerintahan Presiden Prabowo harus segera menyadari bahwa bulan madu politik telah usai. Menurunnya kualitas pemerintahan tak bisa lagi ditutupi dengan narasi-narasi besar di panggung diplomasi internasional jika di dalam negeri, rakyatnya kembali harus akrab dengan lilin saat listrik padam dan dompet yang kian mengempis.
Saatnya mengalihkan pandangan dari cakrawala luar negeri kembali ke bumi pertiwi. Sebelum riak kecemasan ini berubah menjadi gelombang ketidakpercayaan yang jauh lebih besar.