POSMETRO MEDAN- Dalam penanganan karhutla yang sedang berlangsung di berbagai penjuru Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tidak memilih untuk hanya menerima laporan dari Jakarta. Presiden pun turun langsung.
Setelah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026, Prabowo terbang ke Riau dan Sumatera Selatan dua hari kemudian.
Di Pekanbaru, Riau, ia memimpin rapat di Lanud Roesmin Nurjadin. Di Palembang, Sumatera Selatan, ia mengambil alih komando di Posko Utama Satuan Tugas Karhutla.
Dari dua rapat itu lahir satu instruksi yang tegas dan konkret: pemerintah pusat menyiapkan sekitar 1.000 perwira dari TNI dan Polri untuk diturunkan ke daerah-daerah terdampak.
Tugas mereka bukan hanya membantu pemadaman, tapi juga menjangkau tingkat desa untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang bahaya dan larangan pembakaran lahan.
Prabowo --sebagaimana dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Desas Desus Cerdas yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Minggu 30 Agustus 2026-- menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar adalah tindakan yang dilarang keras, tanpa pengecualian.
Bagi masyarakat yang memang membutuhkan pembukaan lahan baru, pemerintah menyediakan jalur resmi: lapor ke kepala desa, camat atau bupati, dan pemerintah akan memfasilitasi secara terorganisasi melalui kelompok tani.
Presiden juga menyebut Kredit Usaha Rakyat sebagai salah satu instrumen pendanaan yang bisa diakses masyarakat untuk membuka lahan secara legal dan aman.