POSMETRO MEDAN– Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Aktivis Indonesia (DPP HARI) menyoroti kembali peristiwa keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa dan siswi di Kabupaten Sidoarjo.
Insiden tersebut diduga dipicu rendahnya standar higienitas dalam proses pengolahan makanan sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri yang membahayakan kesehatan para pelajar.
DPP HARI menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas musibah tersebut. Organisasi ini menilai peristiwa itu tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami turut berduka atas peristiwa yang terjadi di Sidoarjo. Kejadian ini harus menjadi evaluasi total terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jangan sampai kelalaian dalam menjaga kebersihan mengorbankan kesehatan anak-anak Indonesia," tegas Ketua Harian DPP HARI, H.M. Nezar Djoeli, ST.
Nezar mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) segera menetapkan standar nasional yang lebih ketat terkait higienitas seluruh dapur SPPG. Menurutnya, setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah maupun pesantren wajib melalui proses pemeriksaan akhir dengan teknologi atau peralatan yang mampu memastikan makanan benar-benar aman, steril, dan layak dikonsumsi.
"Kalau perlu gunakan alat pendeteksi keamanan pangan sebagai tahap akhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Standar kebersihan harus diterapkan secara ketat tanpa ada toleransi," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sekecil apa pun angka kasus keracunan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
"Ini bukan soal besar atau kecilnya persentase. Ini menyangkut keselamatan manusia. Satu korban saja sudah menjadi alarm bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mutu masih harus dibenahi secara serius," katanya.
Sebagai bahan evaluasi, DPP HARI mendorong pemerintah mempelajari sistem penyediaan makan bergizi di Jepang yang dinilai berhasil menjaga keamanan pangan bagi jutaan pelajar. Negara tersebut menerapkan standar sanitasi yang sangat ketat, mulai dari penggunaan teknologi antibakteri, sistem pengolahan modern, hingga prosedur penggunaan pakaian khusus bagi seluruh petugas dapur.
Di akhir pernyataannya, Nezar meminta BGN melakukan reformasi tata kelola agar tanggung jawab tidak berhenti pada pelaksana di lapangan.