POSMETRO MEDAN,Medan – Wacana reformasi institusi Polri dinilai perlu dipikirkan secara matang agar tidak salah langkah. Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE., MM., menegaskan bahwa evaluasi harus ditinjau apakah cukup dilakukan terhadap individu atau memang menyentuh institusi secara menyeluruh.
"Bila kebencian sudah tertanam akibat kesalahan individu-individu di kepolisian, jangan menyalahkan institusinya. Pemikiran seperti ini yang justru perlu direformasi," ujar Kyai Khambali kepada wartawan di Medan, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, dalam sistem presidensial, Presiden merupakan pimpinan sipil tertinggi. Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden dinilai justru menjamin efektivitas dan netralitas. Sebaliknya, jika Polri dipindahkan ke bawah kementerian, dikhawatirkan membuka ruang intervensi politik yang lebih besar karena kementerian adalah jabatan politis.
"Yang kita butuhkan bukan perubahan posisi kelembagaan, melainkan penguatan fungsi dan pengawasan. Misalnya, memperkuat peran Divisi Propam di internal Polri maupun Kompolnas dari luar. Sistem rekrutmen juga harus dibenahi, pelatihan aparat diarahkan ke etika dan pelayanan publik yang cepat. Semua itu bisa dilakukan tanpa merombak struktur," jelas Kyai Khambali, yang juga merupakan pelaku Reformasi 1998 sekaligus pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom.
Kyai Khambali melihat ada tarik menarik dalam pandangan publik. Di satu sisi, masyarakat ingin perubahan cepat di tubuh Polri, namun di sisi lain, Polri dinilai telah banyak menorehkan prestasi dalam menjaga stabilitas keamanan.
Usulan reformasi Polri, menurutnya, bukanlah hal baru. Sejak era reformasi 1998, kinerja kepolisian selalu menjadi sorotan publik. "Kasus represif, dugaan pelanggaran HAM, hingga perilaku oknum yang koruptif memang kerap dijadikan alasan tuntutan perubahan struktural. Tapi pertanyaan kuncinya, apakah reformasi benar-benar solusi, atau sekadar retorika politik para pemangku kepentingan?" kata Kyai Khambali.
Ia menilai wacana reformasi Polri kerap dijadikan alat mendiskreditkan, tanpa melihat fakta objektif bahwa Polri juga telah bertransformasi melalui program Presisi dan pola pendekatan humanis. "Kurang elok kalau kita selalu subjektif. Prestasi dan keberhasilan Polri seolah tak dipandang hanya karena ada satu kesalahan," tegasnya yang juga menjabat Ketua Forum Kyai Tahlil.
Selain itu, Kyai Khambali menilai aparat penegak hukum sering menjadi pihak yang menanggung beban kegagalan komunikasi politik antara DPR sebagai wakil rakyat dan masyarakat. "Polisi menjadi tameng di garis depan, sementara pejabat publik yang mestinya bertanggung jawab justru kerap menghilang," ungkapnya.
Meski demikian, ia tidak menutup mata bahwa ada ruang perbaikan fundamental. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM masuk dalam kurikulum pendidikan kepolisian serta penguatan di berbagai aspek tanpa harus mereformasi institusinya.
"Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Cetak biru Polri sudah ada, tinggal diperkuat implementasinya," pungkas Kyai Khambali yang dikenal sebagai inisiator Insan Preneur itu.(REL/LAM)