POSMETRO MEDAN, Medan - Sudah lebih dari tujuh hari banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan geoportal data penanganan darurat banjir dan longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara,dan Sumatera Barat yang ditayangkan BNPB, jumlah korban jiwa mencapai 940 orang pada Ahad sore. Korban meninggal di Aceh mencapai 366 jiwa. Kemudian, Sumatera Barat mencapai 226 jiwa, dan 329 di Sumatera Utara. Ribuan rumah hanyut, jembatan roboh, dan puluhan desa masih terisolasi tanpa akses listrik maupun bantuan memadai.
Namun di tengah skala kehancuran 3 provinsi sumatera ini, pemerintah pusat tetap bungkam soal penetapan bencana nasional. Tidak ada pernyataan tegas, tidak ada alasan resmi, tidak ada urgensi yang terlihat. Hening.
Penundaan ini memunculkan kecurigaan publik. Banyak yang bertanya:
Ada apa sebenarnya?
Mengapa status krusial yang bisa mempercepat pengerahan penuh TNI, membuka akses logistik nasional, dan memastikan alokasi anggaran darurat tidak kunjung ditetapkan?
Di lapangan, situasi memburuk. Tim SAR kewalahan, jenazah mulai membusuk di reruntuhan bangunan, dan warga yang selamat mulai kelaparan karena bantuan tidak merata. Sementara itu, gelombang donasi publik melalui gerakan akar rumput justru lebih cepat dan lebih responsif dibanding mekanisme negara. Gerakan seperti #WargaJagaWarga kini menjadi penyokong utama kebutuhan korban.
Pengamat kebencanaan dan aktivis lingkungan mencium adanya persoalan lain di balik kelambatan ini. Penetapan bencana nasional dapat membuka pintu audit besar-besaran terhadap deforestasi, izin tambang, korporasi sawit, dan tata ruang yang diduga menjadi akar dari kehancuran ekosistem Sumatera. Audit itu berpotensi menyingkap banyak hal—mulai dari kelalaian birokrasi sampai keterlibatan elite dalam perusakan lingkungan.
Pertanyaan pun semakin menguat:
Apakah pemerintah tengah menimbang konsekuensi politik?