POSMETRO MEDAN,Medan– Sikap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Nasution, yang mangkir dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait mega proyek Bus Rapid Transit (BRT) menuai kekecewaan dari DPRDMedan.
Ketidakhadiran Kadishub dinilai mempermalukan Wali KotaMedan, Rico Waas karena proyek tersebut menyangkut kepentingan besar masyarakat dan penggunaan anggaran negara bernilai triliunan rupiah.
Ketua Komisi IV DPRDMedan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, menyebut absennya Kadishub Medan dalam RDP di ruang Komisi IV DPRDMedan, Senin (8/6/2026), menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Kota Medan dalam membahas proyek strategis tersebut.
"Dishub Medan seharusnya hadir karena mereka perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan di daerah. Jangan sampai proyek sebesar ini malah jadi beban bagi Pemko Medan," tegas Paul.
Menurutnya, rapat pembahasan proyekBRT senilai Rp1,9 triliun itu berjalan tidak maksimal lantaran sejumlah pertanyaan anggota dewan terkait anggaran pendamping dari APBD Kota Medan tidak mendapatkan jawaban yang jelas.
Paul juga menyoroti minimnya sosialisasi dari Dishub Medan kepada DPRD maupun masyarakat terkait proyekBRT yang akan menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang tersebut.
"Kami tahu proyek ini justru setelah pengerjaan mulai dilakukan di lapangan. Banyak masyarakat bertanya kepada kami, sementara penjelasan resmi dari Dishub tidak ada," ujarnya.
Kekecewaan serupa disampaikan anggota Komisi IV DPRDMedan, Renville P Napitupulu. Ia mempertanyakan besaran anggaran yang disiapkan Pemko Medan untuk pembebasan lahan maupun kompensasi bagi pelaku UMKM terdampak proyekBRT.
"Mana Kadishub Medan? Kami dengar ada anggaran ratusan juta untuk warga terdampak dan kompensasi bangunan. Tapi tidak ada penjelasan yang pasti," kata Renville.
Paul kembali menegaskan, ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan dalam rapat resmi DPRD tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai proyek jangka panjang seperti BRT harus dibahas secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.