POSMETRO MEDAN,MEDAN - Proyek pembangunan dan rehabilitasi SMP Negeri di Kota Medan, dalam program Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 berbiaya puluhan miliar, akan dilaporkan Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kemedikdasmen RI ini, diantara digunakan dalam membangun dan merehabilitasi SMP Negeri 5 Medan, SMP egeriN 20 Medan, SMP Negri 33 Medan, SMP Negeri 38 Medan, SMP Negeri 39 Medan dan SMP Negeri 45 Medan, serta beberapa SMP Negeri di Kota Medan lain, dengan anggaran bervariasi antara Rp1 hingga Rp2,2 miliar setiap sekolah.
Pengurus (LP3), Hermanto Tarigan, Senin (22/6/2026) mengaku, laporan ke Kejati Sumut ini terkait penggunaan anggaran Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 yang dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemendikdasmen RI dengan Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan tersebut.
"Objek laporan kami adalah Kepala Sekolah yang mengelola Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kemendikdasmen RI atas tata kelola keuangan, penggunaan tenaga kerja pembangunan atau rehabilitasi bangunan, nilai bahan bangunan, nilai upah kerja dan dugaan korupsi serta gratifikasi ke berbagai pihak terkait proyek itu," paparnya.
Selain terkait tata kelola anggaran dan proses pembangunan serta dugaan korupsi dan gratifikasi, LP3 juga menyoroti kepatuhan pengelola anggaran dalam memenuhi perijinan misalnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah setempat serta kewajiban Pajak-pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh).
Pengurus LP3 mencontohkan, dalam penggunaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 38 Medan, pengelola anggaran hanya 1 orang karena di 2 SMP Negeri itu terjadi rangkap jabatan. Jamal Husein Harahap menjabat Kepala di SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 38 Medan.
Tak main-main, dana jumbo yang dikucur Kemendikdasmen RI ke SMP Negeri 20 Medan senilai Rp.2,21 miliar yang digunakan untuk merehabilitasi ruang belajar dan ruang lainnya. Di sekolah ini beberapa waktu lalu, gedung yang direhab ini teah terjadi kebakaran parah hingga menghanguskan beberapa bangunan.
"Namun sayangnya, anggaran jumbo Kemendikdasmen RI ini hanya merehabilitasi bangunan dengan menyisip pembangunan dinding hingga dikhawatirkan dampak kebakaran di dinding gedung itu tak maksimal kekuatannya kalau hanya disisip saja. Inikan dugaan penggunaan anggaran yang sia-sia karena bisa saja ketahanan bangunan jadi berkurang," jabar Hermanto.
Selain itu, di SMP Negrei 20 Medan juga terpantau papan atau plank proyek yang rusak dan kondisi area bangunan yang amburadul mengindikasikan pekerjaan tak dilakukan tenaga kerja profesional. "Papan proyek rusak, kondisi area amburadul, mungkin tak profesional pekerja. Masyarakat pun minim akses informasi," tegasnya.
Kondisi yang sama, jabar Hermanto, tak jauh beda terjadi di SMP Negeri 38 Medan. Kondisi area pekerjaan kumuh, pekerjaan sisip sana sini. LP3 menduga penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan senilai Rp1,25 Miliar di SMP Negeri 38 Medan yang dikelola Jamal Husien Harahap yang menjadi Kepala Sekolah rangkap jabatan ini, diduga akan berakhir dengan kerugian negara.