POSMETRO MEDAN,Medan- Terkait dugaan manipulasidatapegawai yang menjadi sorotan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu, Ahmad Firdaus Nasution, secara resmi menepis tuduhan tersebut, Rabu (03/07/2026) di Medan.
Menurut Mantan Bendahara BawasluSumut itu, status Pegawai Harian Lepas (Honorer) di Bawaslu tidak pernah ada. Dirincikannya, pegawai di lingkungan Bawaslu berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) organik, PNS Non-Organik (mutasi dari instansi lain) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Status para pegawai lepas tidak ada di Bawaslu. Jadi tidak benar kabar yang tersebar menyebutkan bahwa Sekretariat Bawaslu memanipulasidata dan status pegawai agar memeroleh pinjaman Bank,''ucap Firdaus.
Dia menambahkan, pengajuan pinjaman ke Bank langsung dilakukan oleh pegawai. Sekretariat Bawaslu hanya memberikan surat keterangan bahwa pegawai yang mengajukan pinjaman benar bekerja di Bawaslu.
"Bank biasanya mengonfirmasi bahwa pegawai yang mengajukan pinjaman adalah pegawaiBawaslu. Dalam hal mengeluarkan surat keterangan tersebut, kita tidak pernah memanipulasidata seperti yang diberitakan media,"sebut Firdaus.
Selain membantah tuduhan manipulasidata, Firdaus juga menyesalkan terpublishnya data pribadi pegawaiBawaslu. "Ini rawan disalahgunakan," tambahnya.
Sekadar mengingatkan, isu manipulasidatapegawai ini mencuat karena sejumlah petinggi lembaga tersebut diduga mengubah status kepegawaian demi memuluskan pengajuan pinjaman di bank pelat merah dengan jaminan Surat Keputusan (SK) atau surat keterangan kepegawaian. (rel/WK)