POSMETRO MEDAN,DELI SERDANG - Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan pentingnya penguatan otonomi daerah melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikannya pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang yang digelar di GRHA Bhimneka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Rabu (2/7/2026).
Di hadapan ratusan kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia, Bobby menilai APKASI memiliki peran strategis sebagai wadah yang mampu menyuarakan berbagai persoalan daerah kepada pemerintah pusat melalui rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif.
Menurutnya, berbagai rekomendasi yang dihasilkan APKASI harus mampu menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan daerah.
"APKASI harus terus menyampaikan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar kebijakan yang diambil mampu mengurangi kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di berbagai wilayah," kata Bobby.
Ia mengatakan tantangan terbesar yang saat ini dihadapi banyak daerah adalah keterbatasan fiskal dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.
Menurut Bobby, daerah tidak bisa hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, tetapi harus mampu menciptakan berbagai terobosan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
"Harus ada inovasi dan formulasi baru dari pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah masing-masing," ujarnya.
Di Sumatera Utara, kata Bobby, Pemerintah Provinsi terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten dan kota melalui kebijakan bagi hasil opsen pajak kendaraan bermotor yang memberikan manfaat lebih besar kepada daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.