POSMETRO MEDAN, Medan-Pemko Medan bergerak cepat menindaklanjuti informasi yang beredar terkait adanya warga yang mendirikan dan menghuni rumah kardus di bantaran Sungai Deli, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.
Peninjauan langsung ke lokasi dilakukan pada Sabtu (25/7/2026) guna memastikan kondisi serta status kependudukan warga tersebut. Peninjauan ini dipimpin oleh Camat Medan Labuhan Elias Padang bersama Camat Medan Marelan Zulkifli Syahputra Pulungan, Danramil 10/Marelan, Lurah Rengas Pulau, Koordinator PKH Medan Marelan, serta Kepala Lingkungan (Kepling) setempat.
Berdasarkan hasil verifikasi gabungan di lapangan, diketahui bahwa warga yang menempati lokasi tersebut sebenarnya memiliki rumah tinggal di Jalan Marelan VI, Lingkungan 25, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.
Adapun keberadaan mereka di pinggir Sungai Deli—yang merupakan lahan milik Balai Wilayah Sungai (BWS)—dikarenakan sang suami membuka usaha tempel ban di lokasi tersebut.
Pihak kecamatan telah memberikan imbauan secara persuasif agar keluarga tersebut kembali dan menghuni rumah mereka di Rengas Pulau. Namun, keluarga tersebut saat ini masih memilih bertahan karena pertimbangan mata pencaharian.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas, kita tinjau langsung bersama unsur Muspika. Keluarga tersebut sebenarnya memiliki rumah tinggal di Rengas Pulau, Medan Marelan. Keberadaan mereka di sini karena usaha tempel ban. Namun karena ini lahan BWS, kita sudah imbau secara persuasif agar mereka kembali menempati rumahnya di Marelan," ujar Camat Medan Labuhan.
Menurut Camat Labuhan, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi keluarga tersebut. Baik itu suami, istri maupun kedua anak mereka.
"Dari hasil pemeriksaan kondisi keluarga, dua anak dari pasangan tersebut dipastikan dalam keadaan sehat," jelas Elias Padang.
Terkait dukungan kesejahteraan sosial, Elias Padang menambahkan keluarga ini sebelumnya telah menerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar bersama orang tua mereka.
"Dari pertemuan itu diketahui juga warga tersebut baru melakukan Pemecahan Kartu Keluarga (KK). Berhubung pemecahan KK telah dilakukan, maka Koordinator PKH setempat telah mendata dan mendaftarkan mereka ke program Perlindungan Sosial (Perlinsos)," ucap Elias Padang.