POSMETRO MEDAN, Medan -Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empat Belas (PD14), Muhri Fauzi Hafiz, mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini masih terjadi di sejumlah daerah, tidak hanya di Sumatera Utara tetapi juga di beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera.
Menurut Muhri, kondisi antrean kendaraan di berbagai SPBU yang masih berlangsung tanpa kepastian kapan akan berakhir menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintah dan pihak Pertamina perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kondisi tersebut.
"Kelangkaan BBM, khususnya BBM subsidi bahkan non-subsidi, sudah berlangsung cukup lama. Namun sampai saat ini belum terlihat langkah yang benar-benar mampu mengatasi persoalan tersebut," ujar Muhri.
Ia mengatakan, fenomena kelangkaan BBM tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa karena terjadi di lebih dari satu daerah. Menurutnya, antrean panjang kendaraan di SPBU juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain di Sumatera, termasuk Sumatera Barat.
Muhri menilai kondisi tersebut perlu diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
"Polri dan Kejaksaan harus melakukan penyelidikan secara mendalam. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga kelangkaan BBM terus berulang. Dampaknya sangat besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.
Ia juga mempertanyakan transparansi pihak Pertamina dalam menyampaikan informasi kepada publik.
"Aneh, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kelangkaan BBM seolah dibiarkan? Di mana peran pemerintah hari ini? Kondisi ini jelas merugikan masyarakat karena berdampak langsung terhadap perekonomian," ucapnya.
Muhri mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan surat kepada Pertamina yang berisi permohonan informasi publik mengenai tata kelola distribusi BBM di wilayah Sumatera Bagian Utara.