POSMETRO MEDAN,Medan-- Kejaksaan tinggi Sumatera Utara siap menerima laporan terkait dugaan penyalahgunaan aset Bank Mandiri, berupa rumah dinas yang kini berubah fungsi menjadi parkiran untuk karyawan RS Colombia Asia di Jalan Listrik Medan.
"Terimakasih kasih atas informasinya, selain Kejaksaan Sumatera Utara, Kejari Medan juga bisa menangani perkara ini," tegas Kasipenkum Kejatisu, Rizaldy SH MH kepada wartawan, Senin (3/8) melalui pesan WhatsApp.
Desakan penyidikan oleh APH ini beberapa kali digaungkan oleh berbagai pihak. Terakhir digaungkan oleh Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) HM. Nezar Djoeli, S.T.
Dia meminta Bank Mandiri Wilayah I Sumatera Utara untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat terkait berita tentang aset perusahaan milik negara tersebut ke pihak swasta, tepatnya Rumah Dinas Bank Mandiri terletak di Jalan Listrik Medan, persis di depan Rumah Sakit Colombia Asia.
Diketahui, sesuai dengan aturan mengenai rumah dinas (rumah negara) di Indonesia diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994yang diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, sertaPeraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008. Rumah dinas dibagi menjadi tiga golongan dengan ketentuan dan fungsi yang berbeda.
1. Penggolongan Rumah Dinas (Rumah Negara)
Golongan I:Rumah jabatan untuk pejabat tertentu yang karena sifat jabatannya wajib tinggal di rumah tersebut. Rumah ini tidak boleh dialihkan status atau dipindahtangankan.
Golongan II:Rumah yang tidak terpisahkan dari instansi tertentu dan disediakan untuk pegawai negeri yang berdinas. Harus dikembalikan jika pegawai pensiun atau pindah tugas.
Golongan III:Rumah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri dan berstatus dapat dialihkan hak miliknya (dibeli) oleh penghuni yang memenuhi syarat.