POSMETRO MEDAN, Medan-- Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni Wilayah Sumatera Utara kini dipimpin pelaksana tugas (Plt) selama 6 bulan ke depan.
Masa kepemimpinan baru ini diwarnai dengan upaya konsolidasi internal sekaligus menyoroti persoalan serius terkait pendidikan inklusif di Sumut, hingga sulitnya akses siswa dan guru tuna netra bekerja serta bekerja di sekolah luar biasa (SLB).
Plt Pertuni Sumut, Linda Wati menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan wartawan, Senin (1/9/2026).
"Tugas kami seperti itu. Meneruskan program organisasi yang sedang berjalan saat ini. Juga untuk mewujudkan konsolidasi cabang sampai akhirnya nanti kita bisa buat musyawarah dan terpilih Ketua Definitif," kata Linda, didampingi Humas Andy dan Kordinator Lapangan Irvan.
Mereka mendapat laporan ada salah satu Sekolah Luar Biasa atau SLB di Kota Medan yang menolak menerima siswa tuna netra.
"Kabarnya nggak mau menerima Tuna Netra. Dia mau nyambung SMP. Masuklah di satu tempat SLB di dekat sini. Dia tidak menerima. Katanya nggak ada guru," kata Irvan.
"Sebenarnya lucu Pak. Namanya SLB. Seharusnya itu kan menerima berbagai disabilitas. Harusnya itu jadi prioritas," tambah Irvan.
Pertuni juga menyoroti minimnya guru tuna netra yang menjadi tenaga pengajar di SLB Sumut. Data mereka, saat ini hanya tersisa 1 orang guru disabilitas netra berstatus ASN di Sumut, yaitu di Labura.
"Kita Sumatera Utara ini setahu saya sekarang ini bisa saya hitung dengan jari saya, cuma satu orang. Disabilitas Netra menjadi ASN. Kenapa mereka itu harus mengajar di provinsi lain. Sedangkan di provinsi kita tidak membuka lowongan tersebut?" sambung Andy menambahi.
Ia mencontohkan ada guru tuna netra dari provinsi lain yang ingin pindah ke Sumut namun terkendala birokrasi. Bahkan diduga ada praktik "uang tunai" hingga Rp50 juta untuk bisa menjadi guru.