POSMETRO MEDAN,MEDAN – Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah langkah signifikan yang dapat memangkas kesenjangan pendidikan di Indonesia, namun harus dengan jaminan keberlanjutan anggaran dan mutu akademik.
Pengamat Sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Agus Suriadi, S.Sos, M.Si mengatakan, kebijakan itu akan membuka akses seluas-luasnya bagi siswa dari berbagai latar belakang ekonomi untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
"Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok kaya dan miskin," kata Agus di Medan, Kamis (25/9/2026) sore.
"Dengan lebih banyak individu yang dapat mengakses pendidikan tinggi, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat meningkat. Ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi di masa depan," ujarnya.
Agus menegaskan, nantinya jumlah lulusan perguruan tinggi akan bertambah, negara akan memperoleh tenaga kerja yang lebih terampil dan siap mendorong pengembangan industri.
Namun, ia juga mengingatkan pemerintah tidak boleh abai terhadap aspek pendanaan. Penggratisan kuliah, kata dia, jangan sampai mengganggu anggaran pendidikan lainnya.
"Rencana ini juga memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pendanaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggratiskan kuliah tidak mengganggu anggaran pendidikan lainnya dan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga," tegasnya.
Agus menambahkan, kunci keberhasilan kebijakan ini ada pada kolaborasi.
"Meskipun biaya kuliah dihapuskan, penting untuk tetap menjaga standar akademik dan kualitas pendidikan. Penggratisan tidak boleh mengorbankan mutu pengajaran dan fasilitas yang tersedia di PTN," ucapnya.
"Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung keberhasilan rencana ini. Inisiatif tambahan, seperti program beasiswa atau pelatihan, dapat membantu mendukung mahasiswa dalam mencapai tujuan akademis mereka," pungkas Wakil Dekan FISIP USU ini.