POSMETRO MEDAN-Warga kawasan Jermal 15 bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh agama dan tokoh masyarakat resmi menyatukan komitmen melalui Deklarasi Tolak Narkoba, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting sebagai simbol kebersamaan dalam memerangi peredaran gelap narkotika demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.
Aksi deklarasi yang ditandai dengan pemukulan kentongan bersama ini dihadiri langsung oleh Bupati Deli Serdang Dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked.(PD), Sp.PD, Dandim Letnan Kolonel Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., serta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.
Dalam sambutannya, Bupati Deli Serdang menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum semata. Diperlukan pembinaan yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat agar tercipta alternatif kegiatan yang positif dan produktif.
"Kita tidak hanya akan menindak, tetapi juga membina secara berkala serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Penanggulangan narkoba bukan hanya urusan aparat, melainkan urusan seluruh elemen masyarakat," tegas Asri Ludin Tambunan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi khusus kepada Kepala Dusun III Slambo dan berencana memberikan penghargaan kepada para perangkat desa maupun kepala dusun yang menunjukkan keberanian serta kepedulian nyata dalam melawan narkoba di wilayahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak memberikan apresiasi tinggi atas kesadaran dan partisipasi aktif warga Jermal 15. Ia memastikan bahwa keberanian masyarakat ini akan dikawal dengan langkah penegakan hukum yang profesional, terukur, dan berkelanjutan.
"Polri akan terus bersinergi dengan Pemkab Deli Serdang dan TNI untuk melakukan pengungkapan kasus, pengawasan wilayah, serta edukasi kepada masyarakat," ujar Jean Calvijn.
Ia juga mengajak warga untuk terus menjaga keamanan lingkungan serta proaktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan kepada aparat penegak hukum.