POSMETRO MEDAN,Medan– Suasana khidmat terasa di ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara pada Jumat (15/8/2025) pagi. Wajah-wajah serius tampak memenuhi ruangan, mulai dari Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, SH, M.Kn, Gubernur Sumut M. Boby Nasution, SE, MM, bersama Wakil Gubernur H. Surya, B.Sc, hingga jajaran Forkopimda, para ulama, tokoh agama, pimpinan BUMN/BUMD, serta konsul negara sahabat. Sidang dimulai pukul 09.30 WIB dengan penuh ketertiban.
Dua agenda besar menjadi pokok rapat paripurna. Pertama, penyampaian laporan kinerja lembaga negara. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan RI sekaligus pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
Pidato kenegaraan tersebut bukan sekadar laporan tahunan, melainkan refleksi atas perjalanan bangsa. Sejauh mana kemerdekaan yang diraih dengan darah dan air mata itu dirawat, dan sejauh mana generasi kini menyiapkan masa depan menuju Indonesia 2026.
Dari podium sidang MPR/DPR RI di Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya. Suaranya menggema hingga ke ruang paripurna DPRD Sumut lewat layar besar yang menyiarkan secara langsung jalannya sidang.
Para legislator, pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga unsur bangsa lainnya mendengarkan dengan penuh seksama. Di balik keseriusan itu, terselip renungan mendalam: apakah amanat kemerdekaan telah benar-benar dijalankan?
Setiap kalimat presiden mengandung pesan moral—tentang kerja keras lembaga negara, tentang tantangan global yang kian kompleks, hingga pentingnya keberanian melawan korupsi dan ketidakadilan.
Di setiap baitnya, tersirat makna bahwa kemerdekaan bukanlah pesta seremonial, melainkan tanggung jawab harian. Bahwa 80 tahun merdeka harus menjadi momen refleksi: apakah bangsa ini hanya merdeka di atas kertas, atau benar-benar bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan.
Rapat paripurna DPRD Sumut pun hadir bukan sekadar formalitas menyimak pidato kenegaraan. Lebih dari itu, ia menjadi panggilan moral bagi pejabat, akademisi, ulama, hingga masyarakat luas untuk melanjutkan perjuangan dengan cara baru—melalui pendidikan, ekonomi kreatif, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.
Di ruang paripurna itu, suara Presiden terasa sebagai pengingat keras: merdeka bukan sekadar kata, melainkan kerja kolektif yang menuntut disiplin, integritas, dan keberanian berpihak pada rakyat.
Jika generasi 1945 rela mengorbankan darah demi merebut kemerdekaan, maka generasi 2025 dituntut mengorbankan ego, kepentingan pribadi, dan politik sempit untuk menjaga serta mengisi kemerdekaan. Menuju Indonesia Emas 2045, hanya dengan itulah cita-cita besar bangsa bisa benar-benar terwujud.(erni)