Diduga Korupsi, JMM Tuntut Bupati Labura Segera Diadili
Posmetro Medan - Jakarta -
Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatera Utara kembali menggelar aksi tegas menuntut penuntasan dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Labuhanbatu Utara (Labura). Aksi ini dilakukan serentak di dua lokasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta dan Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan.
Langkah ganda ini, menurut JMM, merupakan komitmen konkret untuk mendukung semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. "Presiden selalu menegaskan komitmennya melawan korupsi, dan gerakan ini adalah bagian dari semangat itu," ujar salah satu orator aksi di Jakarta.
Dalam orasinya, JMM juga mengungkapkan adanya dugaan intervensi dari pihak tertentu yang tidak senang dengan aksi mereka. Namun, mereka menegaskan tetap berdiri tegak dalam perjuangan mengawal laporan dugaan korupsi yang sudah terdaftar di KPK dengan nomor registrasi 20XX-A-01XXX.
“Kalau KPK butuh bukti percakapan yang mencoba mengintervensi kami, kami siap serahkan. Kami yakin KPK akan makin semangat menindaklanjuti laporan ini,” tegas salah satu aktivis di lokasi.
Koordinator aksi di Jakarta, Fahrul, menegaskan bahwa gerakan mereka murni untuk menuntut keadilan dan bukan bermuatan politik.
“Politik cukup dirasa, jangan diraba apalagi disimpulkan. Gerakan ini murni demi pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Di Medan, koordinator JMM, Ridos, menyampaikan bahwa aksi di depan DPRD Sumut sudah dilakukan berulang kali. Kali ini, dilakukan bersamaan dengan rekan-rekan mereka di Jakarta untuk memperkuat tekanan terhadap para pemangku kebijakan.
"Kami minta Ketua DPRD Sumut bersuara, membantu masyarakat mengawal kasus ini, dan mendorong KPK agar menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Labura," ujar Ridos.
Jika aspirasi ini terus diabaikan, JMM menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan aksi serentak berikutnya. “Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” tutup Fahrul.(bud)