POSMETRO MEDAN, Medan - Anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan, S.H., M.H menekankan pentingnya percepatan proses integrasi narapidana ke masyarakat.
Hal itu disampaikan saat melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan, Jalan Pemasyarakatan, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, pada Jumat (7/11/2025).
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Kepala Bapas Kelas I Medan, Kriston Napitupulu, A.Md.IP., SH, bersama jajaran struktural dan pegawai. Turut mendampingi Maruli, Bangun Taruli Siahaan, SE selaku tenaga ahli sekaligus Ketua Relawan Palito, serta sejumlah rombongan lainnya.
Dalam sambutannya, Dr Maruli Siahaan menegaskan bahwa Bapas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana.
Ia menilai, percepatan integrasi narapidana dapat didorong melalui penyajian laporan berbasis 'dashboard' digital yang menampilkan data realisasi pembebasan bersyarat (PB)—mulai dari jumlah usulan, berkas diterima, hingga yang masih tertunda.
Selain itu, Maruli juga menekankan pentingnya digitalisasi administrasi PB dengan memberikan pelatihan singkat kepada petugas Bapas terkait penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
Menurutnya, penggunaan sistem daring akan mempercepat proses verifikasi dan pemantauan dokumen tanpa harus bergantung pada sistem manual.
Lebih lanjut, Maruli menyoroti beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dinilai masih tinggi. Ia mengusulkan adanya redistribusi tugas atau penambahan personel agar pelaksanaan litmas (penelitian kemasyarakatan) berjalan optimal. "Jika beban kerja terlalu berat, harus ada redistribusi tugas atau penambahan personel agar pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (litmas) dapat berjalan lebih baik," ujarnya
Tak hanya itu, ia juga menekankan transparansi proses pembebasan bersyarat dengan menyediakan sarana informasi resmi di setiap lembaga pemasyarakatan—seperti papan pengumuman atau buku informasi—agar warga binaan dapat memantau sendiri perkembangan pengajuan PB mereka.
Sebagai langkah penguatan pelayanan publik, Maruli mendorong pembentukan 'help desk' Bapas yang berfungsi menampung serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan humanis, terutama terkait kendala administrasi maupun keterlambatan proses PB.( Ram)