POSMETRO MEDAN, Medan – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengambil sikap tegas terkait dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang tersandung persoalan hukum. Ditemui di Kantor Wali Kota Medan, Senin, ( 17/11/2026) Rico memastikan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa pun kepada kedua pejabat tersebut.
Rico menegaskan bahwa Pemko Medan tidak akan turut campur dalam proses hukum yang tengah berjalan. Sebaliknya, pemerintah kota akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh aparat penegak hukum.
"Untuk proses penonaktifan, kita sudah berkoordinasi dengan BKD terkait mekanismenya. Pemko Medan akan mendukung segala bentuk proses hukum yang berlaku," ujar Rico Tri Putra Bayu Waas di hadapan wartawan.
Ia juga menekankan bahwa sikap tegas ini merupakan komitmen Pemko Medan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas KKN. Menurutnya, tidak ada ruang bagi pejabat yang menyalahgunakan jabatan atau melanggar aturan.
"Ini menjadi pelajaran bagi siapa pun. Kita ingin seluruh aparatur memahami bahwa jabatan adalah amanah. Jika disalahgunakan, ada konsekuensinya. Karena itu saya tekankan, berhati-hatilah dalam melaksanakan tugas," tegasnya.
Rico menambahkan bahwa langkah penonaktifan sementara terhadap kedua kadis tersebut dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan tanpa hambatan dan tidak mengganggu pelayanan publik. Ia juga menyerahkan sepenuhnya penilaian kasus kepada pihak berwenang.
"Kita hormati proses hukum. Biarkan aparat bekerja secara profesional tanpa intervensi," tambahnya.
Pemko Medan, lanjut Rico, akan terus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari. Ia berharap seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemko Medan semakin disiplin serta memegang teguh integritas dalam bekerja, harap Rico . ( Reza)