POSMETRO MEDAN,Medan -- Menyambut Natal dan Tahun Baru, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat dan Daerah persiapan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 yang digelar Kemendagri secara hybrid di pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sudirman, Senin (1/12/25).
Selain persiapan Nataru 2026, Rakornas yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini juga membahas mitigasi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Turut hadir mengikuti Rakornas, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Kajari Medan, Kapolrestabes Medan, Dandim 0201/Medan, Sekda Kota Medan, dan segenap Pimpinan Perangkat Daerah.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa Rakornas menjadi bagian dari langkah nasional dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Tito Karnavian menyoroti sejumlah bencana yang baru saja terjadi, setidaknya telah terjadi dua bencana besar dalam beberapa pekan terakhir. Diketahui ada dua bencana yang cukup besar terjadi dalam periode lebih kurang dua minggu atau tiga minggu ini.
"Pertama adalah di Jawa Tengah, banjir bandang dan longsor di Cilacap dan Banjarnegara. Kemudian yang kedua adalah bencana yang cukup skalanya luas di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat", jelasnya.
Tito mengingatkan bahwa potensi bencana dapat muncul kapan saja dan dimana saja. Oleh karenanya dirinya menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana.
Terkait Nataru, Tito Karnavian mengingatkan tingginya mobilitas masyarakat pada momen Nataru yang berpotensi menimbulkan kemacetan, kelangkaan pangan, peningkatan wisata, serta risiko keselamatan dan keamanan di ruang publik.
"Ini semua memerlukan sinergi. Tidak bisa bekerja sendiri. Setelah rapat ini, daerah diminta segera melakukan konsolidasi bersama Forkopimda terkait potensi bencana maupun pengamanan Natal dan Tahun Baru," ujarnya.
Dalam Rakornas Pusat dan Daerah tersebut, Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Jenderal (Purn) Lodewijk F. Paulus, menyampaikan enam pendekatan strategis bagi daerah dalam menjaga stabilitas selama periode Nataru.
Mulai dari pendekatan preventif melalui deteksi dini, patroli terpadu, dan analisis intelijen, pengamanan humanis dan proporsional, kolaborasi lintas instansi, monitoring real-time berbasis data dan intelijen, responsif melalui posko terpadu 24 jam dan menciptakan komunikasi publik yang efektif.