POSMETROMEDAN, Medan — Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat di Kota Medan. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Masyarakat Peduli Kota Medan (SEMA) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Medan dan Kantor Wali Kota Medan, Rabu (28/1/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan tidak transparannya penyaluran berbagai bantuan sosial di Lingkungan 12, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Massa aksi menilai kebijakan dan praktik di tingkat lingkungan selama ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya warga yang berhak menerima bantuan pemerintah.
Dalam orasinya, massa menyebut Kepala Lingkungan (Kepling) 12 diduga kuat tidak aspiratif dan telah menyalahgunakan kewenangan dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bansos reguler, BLT disabilitas, hingga bantuan bagi warga lanjut usia (lansia).
Koordinator aksi, Johan Merdeka, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tersebut bukan persoalan baru, melainkan telah berlangsung cukup lama dan merugikan banyak warga.
"Kami melakukan aksi damai ini untuk meminta Wali Kota Medan segera mencopot Kepling 12 yang sudah berkuasa selama 17 tahun di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Kami menduga kuat telah terjadi manipulasi data penerima bansos yang sangat merugikan masyarakat," tegas Johan dalam orasinya.
Menurut Johan, banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara penerima bantuan diduga tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan, kata dia, muncul kejanggalan di mana warga yang awalnya tidak mendapatkan bantuan, baru menerima bansos setelah adanya protes dan tekanan dari masyarakat.
"Ini menimbulkan kecurigaan. Awalnya dibilang tidak dapat bantuan, tapi setelah ada gebrakan dan pengaduan, tiba-tiba bantuan bisa keluar. Artinya ada yang tidak beres dalam pendataan," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, SEMA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan, di antaranya:
1. Mencopot dan mengevaluasi Kepling 12 Lingkungan 12 Kelurahan Binjai karena dinilai tidak aspiratif dan tidak transparan.