POSMETRO MEDAN, Medan- Dua orang yang terjerat kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, enggan berkomentar usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (5/3/2026).
Keduanya tidak memberikan sepatah kata pun setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam persidangan tersebut, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dituntut hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan.
Jaksa Eko Wahyu Prayitno menegaskan bahwa Topan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta serta uang pengganti sejumlah Rp50 juta.
Hal yang memberatkan tuntutan ini adalah sikap terdakwa yang dilihat tidak menunjukkan penyesalan dan tidak mengakui perbuatan suap yang dituduhkan.
Di sisi lain, hukuman yang dijatuhkan kepada mantan Kepala UPTD PUPR Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar, lebih ringan yakni 4 tahun penjara.
Jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan posisi Rasuli, sikapnya yang dinilai kooperatif selama pemeriksaan dan fakta bahwa dirinya telah mengembalikan uang pengganti kerugian negara. Selain itu, keduanya yang belum pernah dihukum sebelumnya juga menjadi pertimbangan jaksa.
Ketua Majelis Hakim, Mardison, menutup persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis (12/3/2026) mendatang.
Fokus persidangan minggu depan adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari kedua terdakwa untuk menyikapi tuntutan berat dari JPU KPK tersebut.(SEL)