POSMETRO MEDAN- Polemik aksi unjuk rasa menolak Surat Edaran (SE) Walikota Medan yang berujung pada tuntutan pencopotan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, terus menggelinding bak bola salju. Namun, di tengah desakan evaluasi dari sejumlah pihak, dukungan justru mengalir dari Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.
Lamsiang menilai, tuntutan sekelompok pihak yang meminta Kapolri mencopot Kapolrestabes Medan hanya gara-gara memimpin doa di tengah massa aksi adalah tindakan yang berlebihan dan tidak tepat sasaran.
Menurut Lamsiang, tindakan Kombes Pol Jean Calvijn saat menghadapi massa pendemo justru merupakan langkah cerdas untuk meredam tensi tinggi. Saat itu, situasi antara massa aksi dan pihak Pemko Medan sempat menemui jalan buntu (deadlock).
"Situasi sudah sangat panas saat itu. Ada kebuntuan antara pendemo dengan Walikota Medan. Pendemo minta surat edaran dicabut, sementara Walikota terkesan mempertahankan. Kondisinya genting," ungkap Lamsiang kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Ia menegaskan, inisiatif Kapolrestabes memimpin doa di tengah kerumunan massa terbukti ampuh mendinginkan suasana yang nyaris meledak.
"Dengan adanya doa yang dipimpin Kapolrestabes, suasana jadi sejuk. Kita yang tadinya panas malah jadi malu kalau sampai melakukan tindakan anarkis. Itu membuat suasana hati pendemo tenang, yang marah jadi adem," tegasnya.
Lebih lanjut, Lamsiang membandingkan strategi humanis kepolisian tersebut dengan aksi-aksi di tempat lain, termasuk di Mabes Polri, di mana polisi kerap menyambut pendemo dengan pendekatan religius dan persuasif.
"Apa bedanya dengan demo di Mabes Polri? Polisi menyambut pendemo pakai kopiah, sorban, atau hijab. Itu kan tujuannya menyejukkan suasana. Jadi menurut saya, tindakan Kapolrestabes itu sudah benar dalam rangka menenangkan situasi," tambahnya.
Lamsiang Sitompul juga meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap oknum-oknum yang mencoba menunggangi polemik penataan ternak babi di Sumatera Utara dengan narasi provokatif dan isu SARA.
Pernyataan tegas ini menyusul semakin liarnya unggahan di media sosial yang dinilai sudah melenceng jauh dari substansi penataan, bahkan menjurus pada ujaran kebencian dan hasutan yang mengancam kerukunan masyarakat.