POSMETRO MEDAN, Medan -Asta Cita Pemberantasan Korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini belum juga terwujud dengan baik. Pembangunan penjara khusus koruptor yang diinginkan Prabowo pun masih sebatas wacana, meski penangkapan pelaku korupsi terus berjalan.
Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan penjara khusus koruptor tersebut.
"Menteri Purbaya harusnya segera menyiapkan anggaran untuk pembangunan penjara khusus koruptor ini. Agar Asta Cita Pemberantasan Korupsi Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik," ungkap Ketua DPW FABEM Sumut, Rinno Hadinata, di Livory Coffee, Jalan Sei Serayu, Medan, Jumat, 3 April 2026.
Menurut Rinno, Asta Cita Pemberantasan Korupsi telah berjalan di Kejaksaan RI dan KPK sampai ke tingkat daerah. Namun, untuk memaksimalkan Asta Cita sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo, yang ingin membangun penjara khusus koruptor saat rapat kabinet pada media April 2025, harusnya Menkeu Purbaya menyikapinya bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Adrianto.
"Untuk dokumen pembangunan penjara khusus koruptor itu infornasinya sudah ada dan lengkap dari Kementerian Imipas, hanya tinggal persoalan anggarannya yang belum ada dari Kemenkeu. Makanya kita dorong Menkeu Purbaya untuk mengalokasikan anggarannya," kata Rinno.
Rinno juga mengatakan para pelaku korupsi yang terus berkembang di negara ini, mulai jabatan terendah hingga tertinggi sangat berpotensi mengganggu pertahanan negara dari dalam. Mulai kepala desa hingga kepala daerah, serta di tinggkatan kementerian sangat rentan dengan prilaku korupsi.
Poin utamanya, lanjut Rinno, Menkeu Purbaya harus bergerak cepat mendukung asta cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto yang sudah masuk tahun kedua kepeminpinannya.
"Kita yakin Menkeu Purbaya berkarakter antikorupsi. Initinya, tahun ini kita dorong dan doakan pembangunan penjara khusus koruptor bisa terlaksana. Soal dimana lokasinya, kita serahkan kepada Presiden Prabowo dan Menteri Imipas Agus Adrianto. Mau di Nusakabangan atau pulau lainnya yang ada di NKRI ini, kita pasti mendukung," tegas Rinno Hadinata.(rel)