POSMETRO MEDAN, Jakarta – Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang berkali-kali dituding menggunakan ijazah palsu, akhirnya memutuskan untuk melaporkan lima orang yang menudingnya itu. Kelima orang itu berinisial RS, ES, R, T, dan K.
Jokowi tiba di Polda Metro Jaya pukul 09.50 WIB Setelah membuat laporan resmi, Jokowi menuturkan bahwa sebetulnya tudingan ijazah palsu itu masalah ringan.
”Tapi perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang,” paparnya.
Jokowi mengira tudingan ijazah palsu ini akan selesai setelah dirinya tidak menjabat. Namun, ternyata tudingan itu makin melebar dan berlarut-larut. ”Ini kan delik aduan, saya sendiri harus datang,” urainya, lantas masuk ke mobil.
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut sangat kejam dan merusak nama baik maupun martabat Jokowi.
”Berdampak bagi Pak Jokowi dan keluarga. Yang paling penting ini merusak nama baik Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu,” ujarnya.
Padahal, Jokowi sudah pernah menggunakan ijazahnya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden. ”Selama ini Pak Jokowi mungkin diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat,” jelasnya.
Menurut dia, semua barang bukti sudah disampaikan kepada polisi. Dia menyebut peristiwanya ada 24 objek.
”Itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak, inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, ES, R, T, dan K. Tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik,” paparnya.
Dia mengatakan, Jokowi juga telah memperlihatkan ijazah SD, SMP, SMA, hingga sarjana kepada para penyidik. "Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami,” ujarnya. Dalam laporan tersebut,
Jokowi mendapatkan 35 pertanyaan. Di antaranya terkait saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling banyak mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
”Jadi nanti agar aparat penegak hukum yang menilai. Kalau ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai. Agar semuanya cler,” terangnya. (idr/oni/jpg/han)