POSMETRO MEDAN,Banda Aceh — Tiga Bupati di Aceh resmi menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah mereka.
Para kepala daerah tersebut; Bupati Aceh Selatan H. Mirwan NS, SE., M.Si, Bupati Aceh Tengah H. Haili Yoga, M.Pd, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, MA., meminta Pemerintah Aceh mengambil alih penanganan darurat bencana karena dampak kerusakan dinilai terlalu besar untuk ditangani di tingkat kabupaten.
Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan NS, SE., M.Si, melalui surat bernomor 360/1975/2025 tertanggal 27 November 2025, menyampaikan bahwa skala kerusakan dan luasnya wilayah terdampak membuat Pemerintah Kabupaten tidak mampu memberikan penanganan memadai.
Ia melaporkan sedikitnya 11 kecamatan mengalami banjir dan longsor, menyebabkan terputusnya akses transportasi, evakuasi warga, hingga terbentuknya sejumlah titik pengungsian.
Infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, tebing sungai, saluran irigasi, sarana pendidikan, layanan kesehatan, dan sanitasi permukiman juga mengalami kerusakan.
Aktivitas ekonomi masyarakat pun ikut lumpuh akibat pasar tradisional terhenti dan distribusi kebutuhan pokok terganggu. Mirwan menilai ketersediaan anggaran, logistik, peralatan, hingga sumber daya manusia di tingkat kabupaten tidak mencukupi untuk menghadapi situasi darurat tersebut.
"Dipandang perlu Pemerintah Aceh untuk mengambil alih penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan," tulis H. Mirwan NS, SE., M.Si dalam suratnya.
Senada dengan itu, Bupati Aceh Tengah H. Haili Yoga, M.Pd, melalui surat bernomor 360/5654BFBD/2025, menyampaikan ketidakmampuan Pemkab Aceh Tengah dalam melaksanakan penanganan darurat terkait banjir bandang dan longsor yang berdampak luas di daerahnya.
"Mengingat kondisi dampak bencana ini, kami selaku Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya," tulis H. Haili Yoga, M.Pd.