POSMETRO MEDAN— Bergerak cepat, Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia menangkap empat prajurit TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.
Penindakan cepat ini menjadi sorotan karena kasus tersebut menyasar seorang aktivis hak asasi manusia yang dikenal vokal dalam mengawal isu-isu pelanggaran HAM.
Komandan Puspom TNI, Yusri Nuryanto, mengungkapkan bahwa keempat prajurit kini telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.
"Adapun dari empat yang diduga tersangka tadi, pertama inisial NDP, kedua inisial SL, ketiga inisial BHW, keempat inisial ES," ujar Yusri, Rabu (18/3/2026).
Meski identitas lengkap belum dipublikasikan, para terduga diketahui merupakan perwira aktif dengan pangkat Lettu, Letda hingga Kapten. Mereka berasal dari satuan Denma Bais Mabes TNI yang mencakup unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Keterlibatan prajurit aktif dalam kasus kekerasan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait disiplin dan pengawasan internal di tubuh TNI. Terlebih, korban merupakan bagian dari lembaga yang selama ini fokus pada advokasi korban kekerasan dan pelanggaran HAM.
Hingga kini, motif penyerangan masih didalami oleh penyidik. Aparat belum memastikan apakah aksi tersebut dilakukan secara individu atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas advokasi korban.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras peristiwa tersebut dan mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan serta menyentuh seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya pelaku di lapangan.
Sementara itu, kondisi Andrie Yunus dilaporkan masih dalam tahap pemulihan akibat luka yang dideritanya. Dukungan dari berbagai kalangan masyarakat sipil terus mengalir sebagai bentuk solidaritas terhadap korban.
Puspom TNI menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan tanpa pandang bulu. Penanganan perkara ini dinilai akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas penegakan hukum di lingkungan militer, sekaligus cerminan komitmen negara dalam melindungi pembela hak asasi manusia. (Rez)