POSMETRO MEDAN-Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Aktivis Republik Indonesia (DPW HARI) Sumut mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun dan menelusuri sejumlah kegiatan pembangunan yang diduga terindikasi mengalami kerusakan dalam usia pekerjaan yang relatif singkat.
Ketua DPW HARI Sumut, Khairuddin Hasibuan yang akrab disapa Amek Hsb, menyampaikan bahwa hal ini menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebelah mata tanpa adanya langkah konkret dari pihak terkait.
Salah satu kegiatan pada Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBD Tahun 2025 yang disoroti adalah Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sp. Tj Balai – Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, yang diduga terindikasi mengalami kerusakan pada awal tahun 2026 ini.
"Kami memahami bahwa pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan dan masih menjadi tanggung jawab pelaksana. Namun, masa pemeliharaan tidak boleh dijadikan tameng tanpa menindaklanjuti penyebab terjadinya kerusakan tersebut," tegasnya Amek, Selasa (28/4/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus dipastikan tepat sasaran dan memiliki kualitas yang baik. "Ini uang rakyat, kualitas harus dijamin. Jangan main-main," tambahnya.
Selain itu, DPW HARI Sumut juga menyoroti kegiatan dengan anggaran miliaran yaitu Peningkatan Jembatan Sei Seruai pada ruas Jalan Kongsi V – Jalan Mesjid, Kecamatan Patumbak, yang dinilai perlu mendapat perhatian karena diduga pekerjaan tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
Tidak hanya itu, pihaknya turut menyoroti kegiatan dengan metode penunjukan langsung, yaitu Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan di Desa Sidomulyo, Desa Ajibaho, Desa Candi Rejo, dan Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru. Meskipun bernilai relatif lebih kecil, aspek perencanaan dan pengawasan tetap harus dilakukan secara serius.
DPW HARI Sumut mencermati adanya kondisi di lapangan berupa material seperti bongkahan batu yang menghambat aliran dalam saluran irigasi yang baru dikerjakan, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kualitas perencanaan dan pengawasan pekerjaan.
"Atas dasar itu, kami mendesak APH untuk turun langsung ke lapangan, memanggil pihak-pihak terkait, serta melakukan penelusuran dan pendalaman guna memastikan kualitas pekerjaan dan mencegah potensi kerugian negara. Ini bagian dari komitmen bersama dalam pengawasan pembangunan," ujar Amek Hsb.
DPW HARI Sumut juga mendorong dilakukannya pengujian ulang terhadap mutu hasil pekerjaan guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.