POSMETRO MEDAN, Medan - Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut HM Nezar Djoeli ST mengapresiasi langkah Pemko Medan melakukan lelang jabatan untuk jabatan eselon 2 yang kosong saat ini. Ia pun mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam proses seleksi.
"Kita mengapresisasi atas apa yang menjadi statemen Wali Kota Medan tentang tidak ada proses transaksional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) atas seleksi lelang tersebut. Sebab, hal ini akan menciptakan Good Goverment dalam masa pemerintahan Rico-Zaki ke depannya," ungkap Nezar yang juga memiliki fraksi di DPRD Medan itu.
Tetapi, lanjutnya, seleksi lelang jabatan tersebut harus didukung dengan pencegahan atas oknum-oknum panitia seleksi yang nakal ketika terbukanya peluang transaksional atas lelang tersebut.
Nezar mengatakan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Rico dan Zaki harus meminta kepada aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, jaksa, inspektorat, maupun KPK, turut serta mengawasi, agar menjadi supervisi pansel atas proses lelang jabatan tersebut.
"Agar proses-proses lelang tersebut transparansi dan terang benderang dan disaksikan oleh rakyat Kota Medan atas program 100 hari kerja Wali Kota Medan dan wakilnya," ungkap Anggota DPRD Sumut 2014-2019 itu.
Ia menyebutkan, ketika sudah disupervisi oleh APH, maka tidak akan ada lagi timbul fitnah di belakang hari, dan pastinya orang-orang yang lolos seleksi akan memiliki komitmen dalam membangun Kota Medan ke depannya. (japs)