Oleh: Zulkifli Tanjung
POSMETRO MEDAN, Medan-Jagat politik Sumut bergetar! Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Topan, dikenal sebagai 'tangan kanan' Bobby. Sejak menjabat sebagai Walikota Medan, pun setelah kini mantu Jokowi itu jadi Gubernur Sumut. Topan selalu ada dimanapun Bobby. Tapi dua hari ini, Bobby serasa 'patah kaki'. Peringatan dini untuk Gubernur termuda se-Indonesia ini.
Bobby kini tak bisa lagi lari kencang, setidaknya untuk beberapa bulan sebelum ada pengganti Topan. Malah spekulasi beredar, Bobby akan nyusul Topan hingga ke Gedung Merah Putih. Dengan mengenakan rompi orange khas milik anti rasuah itu. Tapi spekulan jangan lupa, bahwa Bobby menantu mantan Presiden, yang 'menjadikan' Prabowo sebagai orang nomor satu di negeri ini. Kecil kemungkinan Presiden Prabowo tak mendengar rengekan Jokowi membela Bobby.
Namun di balik semua itu, publik bertanya-tanya: benarkah Bobby tak tahu-menahu soal sepak terjang Topan? Atau justru selama ini ia membiarkan, bahkan menikmati kenyamanan dari jaringan kekuasaan yang dibangun sang Kadis? Dalam politik, loyalitas bawahan bisa menjadi berkah—atau bom waktu. Dan hari ini, tampaknya bom itu meledak tepat di pangkuan Bobby.
Isu ini juga menyulut dinamika baru di internal pemerintahan Sumut. Para pejabat lain mulai pasang kuda-kuda. Beberapa memilih 'tiarap', menunggu arah angin. Yang lain mulai menjaga jarak, khawatir ikut terseret arus. Apalagi KPK dikenal tidak main-main. Mereka sabar, diam, lalu menebas dalam sekali tebas. Jika dugaan KPK terbukti mengait pada pengambil kebijakan yang lebih tinggi, bukan mustahil petaka ini bukan akhir—melainkan pembuka.
Apakah Bobby akan ditahan? Pertanyaan ini mulai bergulir pelan namun pasti di ruang-ruang diskusi politik, warung kopi, hingga grup WhatsApp elite. Pasalnya, pusaran kasus Topan Ginting bukan sekadar soal proyek dan fee. Ini tentang jejaring kekuasaan, tentang siapa melindungi siapa, dan tentang bagaimana kekuasaan digunakan—atau disalahgunakan.
Jika KPK menemukan benang merah yang mengarah ke ruang kerja Gubernur, maka tak ada jaminan Bobby akan tetap bebas, meski punya nama belakang "Jokowi".
Tentu, politik tak sesederhana hukum pidana. Ada kalkulasi, ada pertimbangan, dan ada negosiasi. Tapi publik juga semakin cerdas. Tak cukup hanya melempar tanggung jawab pada bawahan atau bersembunyi di balik narasi "tidak tahu-menahu". Apalagi jika rekam jejak Topan selama ini menunjukkan kedekatan luar biasa dengan Bobby—dari masa di Pemko Medan hingga kini di Pemprov Sumut. Sulit dipercaya, seorang Kepala Dinas bisa sebebas itu tanpa ada restu dari atas.