POSMETRO MEDAN,Medan- Sejak lima tahun terakhir lembaga penegak hukum membongkar kasus tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Seperti dilakukan intansi Kejaksaan Agung yang mengungkap kasus besar hingga triliunan rupiah, tak pelak telah menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana organ pengawas BUMN dalam menghadapi tindak pidana korupsi tersebut.
Menyambut ulang tahun ke 65 Hari Bhakti Adyaksa (HBA) pada Selasa, 22 Juli 2025, seorang jaksa muda bernama Dr. Asepte Gaulle Ginting, pun meluncurkan sebuah buku berjudul 'Pertanggungjawaban Pidana Organ Pengawas: Korupsi dan Kerugian BUMN'.
Buku yang diambil dari disertasi Sarjana Doktoral di Universitas Sumatera Utara itu didikasikan untuk kampus almamaternya, terlebih khusus di intansi tempatnya mengabdi selama 17 tahun, yakni Kejaksaan.
Dr Asepte Gaulle Ginting, mengatakan buku yang diterbitkannya itu sebagai penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana organ pengawas BUMN melalui beberapa cara.
Pertama, penguatan fungsi pengawasan dewan komisaris dalam BUMN. Dewan komisaris harus memiliki kewenangan yang jelas dan tegas untuk melakukan pengawasan yang mendalam terhadap kebijakan dan operasional perusahaan.
Kedua, penguatan sistem pengawasan internal BUMN. Sistem pengawasan internal yang efektif adalah kunci untuk mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk korupsi, di tubuh BUMN.
Ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap organ pengawas BUMN. Penegakan hukum yang tegas terhadap organ pengawas BUMN yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat memperkuat ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN.
Keempat, reformasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di BUMN. Pegawai dan manajemen yang berkompeten serta memahami tugas dan kewajiban mereka dalam pengelolaan perusahaan negara dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksekusi kebijakan.
Kelima, sosialisasi dan pendidikan hukum untuk organ pengawas BUMN. Sosialisasi dan pendidikan hukum secara terus-menerus bagi dewan komisaris dan pengawas di BUMN menjadi langkah penting untuk membangun budaya pengawasan yang baik dan menyadarkan mereka akan pentingnya melaksanakan fungsi pengawasan dengan penuh tanggung jawab.