POSMETRO MEDAN, Medan -Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi CS KERAS (Control Sosial – Kumpulan Elemen Rakyat Anti Suap) Kota Siantar, menggelar ritual pembakaran poster bergambar Wali Kota Siantar Wesly Silalahi. Tepatnya, saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kejatisu Jalan Karya Jasa Medan, Kamis (18/6/2026) siang.
Orator aksi, Goklik Manurung, menyebut pembakaran poster bergambar wajah Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, sebagai simbol dari terbakarnya fungsi Wali Kota Siantar selama di percayakan kepada Wesly Silalahi. Seperti, makin maraknya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemko Siantar.
Aksi unjuk rasa yang disaksikan Kasi Penerangan Umum Kejatisu, Rizaldi, berakhir dengan tertib. Massa bubar teratur namun berjanji kembali turun pekan depan. Apabila, tuntutan mereka tak direspons Kejatisu.
Selain meminta agar Wali Kota Siantar Wesly Silalahi segera diproses hukum, Aliansi CS KERAS juga mendesak sejumlah nama orang dekatnya ikut diperiksa. Seperti jajaran Direksi Perumda Tirtauli Kota Siantar. Diyakini, terlibat dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perumda Tirtauli pada tahun 2024.
Selain itu, proses sejumlah pejabat Pemko Siantar yang diduga keras terlibat dalam dugaan korupsi pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19. Diantaranya; Arri Suaswandhy Sembiring, Risfani Sidauruk, Santo Simanjuntak dan Musa Silalahi. Termasuk Sekda Siantar, Junaedi Sitanggang. Selain itu, para pihak lain seperti Jony Lee, Tim KJPP yang masing-masing Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan,
Tak sampai situ, massa juga menyebut sejumlah nama di luar pemerintahan yang diduga tak kalah berpengaruh. Khususnya, dalam peran serta monopoli proyek di Kota Siantar. Seperti; Ilal Mahdi Nasution selalu Ketua Tim Pemenangan Pilkada Wesly Silalahi. Kemudian Rony Simbolon, Metro Hutagaol, Samuel Silaen, Darwan Purba, Bemri Girsang dan anak kandung Wali Kota Siantar, Josua Silalahi.
Seluruh tuntutan itu, termasuk berkaitan dengan nama-nama tersebut, menurut pengunjukrasa sudah dilaporkan secara resmi ke Kejatisu. Namun, ada dugaan massa, bahwa laporan itu tak pernah diproses oleh Kejatisu. Disebabkan, adanya oknum Kejatisu yang menghambatnya.