POSMETRO MEDAN- Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara, Paulus PG SH MH CMd Cvapol CNeg CPC, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi penegakan hukum di wilayah hukum Polres Nias yang menurutnya masih menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian hukum, rasa keadilan, serta efektivitas penanganan berbagai perkara pidana.
Paulus menilai bahwa prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan seluruh aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum yang adil, profesional, transparan, dan tidak diskriminatif kepada setiap warga negara.
"Masyarakat membutuhkan pembuktian nyata bahwa hukum ditegakkan secara adil. Ketika masih terdapat perkara yang belum terungkap dalam waktu yang lama, serta muncul berbagai keluhan masyarakat mengenai penanganan perkara, maka wajar apabila kepercayaan publik menurun," ujar Paulus --seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Polda sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 29 Juli 2026.
Menurutnya, kasus meninggalnya seorang siswi SMK di Nias Utara yang telah memasuki hari ke-76 dan belum terungkap menjadi salah satu contoh perkara yang memerlukan perhatian serius agar proses penyidikannya dapat berjalan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Paulus juga meminta perhatian serius terhadap upaya pemberantasan narkotika di wilayah Kepulauan Nias.
Ia menegaskan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas tanpa kompromi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah berulang kali menegaskan pentingnya perang terhadap narkoba sebagai bagian dari upaya menyelamatkan generasi bangsa. Komitmen tersebut juga harus diwujudkan secara nyata oleh seluruh jajaran kepolisian di daerah.
Paulus menyatakan program Presisi yang menjadi kebijakan Listyo Sigit Prabowo harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang profesional, penyidikan yang cepat, dan pengungkapan perkara secara transparan.
"Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum tajam ke atas tetapi tumpul ke bawah. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui tindakan nyata, bukan semata-mata slogan."
Lebih lanjut, Paulus mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penegakan hukum di wilayah Polres Nias apabila memang ditemukan hambatan dalam penyelesaian perkara atau pemberantasan narkotika.