Posmetro Medan, Sibolga - Mandapot Pasaribu Anggota DPRD kota sibolga melakukan proses mediasi kedua yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sibolga terkait sengketa hak keuangan dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Sibolga belum juga membuahkan hasil yang memuaskan.
Anggota DPRD Kota Sibolga dari Fraksi PDI Perjuangan, Mandapot Pasaribu, menyampaikan hingga saat ini belum ada titik terang, dan rangkaian somasi berikutnya dijadwalkan kembali pada minggu depan dengan tanggal yang akan disampaikan masing-masing pihak.
Dalam keterangannya seusai mediasi, Mandapot Pasaribu menjelaskan bahwa pokok permasalahan menyangkut hak-haknya sebagai anggota dewan terkait perjalanan dinas.
Selama ini, perjalanan dinas terkadang diterima, namun di waktu lain justru tidak diberikan. Ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut membuatnya mengajukan pengaduan dan meminta mediasi agar persoalan dibuka secara transparan dan terang benderang.
"Saya ajukan ke pengadilan agar semuanya menjadi terang, terbuka. Saya tuntut sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal penyalahgunaan wewenang, yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Sibolga.
Hak keuangan dan hak perjalanan dinas anggota dewan itu bersifat kolektif dan koligial, tercantum dalam Tata Tertib dan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada anak tiri di sini. Kalau anggota dewan lain mendapat perjalanan dinas, maka semua seharusnya mendapat perlakuan yang sama, karena itu sudah dianggarkan," tegas Mandapot Pasaribu.
Ia menegaskan, ketimpangan perlakuan yang selama ini dialaminya merupakan bentuk penzaliman. Sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak perjuangan aspirasi masyarakat, DPRD seharusnya menjadi teladan keadilan, bukan justru saling menyiku dan membiarkan adanya perlakuan tidak adil di lingkungan sendiri.