POSMETRO MEDAN,Medan-- Dinamika internal Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) yang mencuat lewat sejumlah unggahan senior kader di media sosial, yang menilai kepemimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Lokot Nasution kurang maksimal, karena lebih banyak berada di Jakarta, dibantah tegas oleh kader muda Demokrat yang juga Anggota DPRD Sumut, Fajri Akbar.
Ditemui di Kota Medan, Kamis (13/8/2026), Fajri menegaskan narasi yang menyudutkan Lokot Nasution tersebut keliru dan tidak berdasar. Ia menyebut kepemimpinan politisi yang juga Anggota DPR RI itu justru membawa wajah baru dan lebih segar bagi Demokrat Sumut.
"Demokrat Sumatera Utara yang dipimpin Pak Lokot Nasution selama ini itu sebenarnya menunjukkan Demokrat yang lebih fleksibel dewasa ini, modern," ujar Fajri.
Ia menilai regenerasi menjadi bukti nyata keberhasilan kepemimpinan Lokot. Komposisi kader Demokrat Sumut saat ini, kata Fajri, didominasi kaum muda dan generasi milenial yang terus bergabung memperkuat struktur partai di daerah.
Terkait tudingan Lokot lebih sering berada di Jakarta, Fajri menegaskan hal itu tak lepas dari posisi Lokot sebagai Anggota DPR RI. Namun, ujarnya, hal tersebut tidak menghalangi Lokot menjalankan tugas sebagai Ketua DPD Demokrat Sumut dengan baik.
"Beliau ini selama berada di Sumatera Utara itu selalu turun ke lapangan, selalu turun menjumpai masyarakat," tegasnya.
Fajri menyebut pernyataannya bukan tanpa data. Ia mengungkap, melalui akun media sosial pribadi Lokot Nasution, publik dapat melihat sendiri sejumlah program dari APBN yang dibawa Lokot untuk membantu masyarakat Sumut.
Ia menegaskan, program-program tersebut tidak hanya menyasar empat daerah pemilihan (dapil) Lokot di DPR RI, yakni Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya, melainkan meluas hingga ke Langkat dan Sibolga.
"Ini menunjukkan bagaimana Lokot bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili dapilnya, tapi mewakili Sumatera Utara. Itulah yang sebenar-benarnya pemimpin," tegas Fajri.
Fajri pun mengkritik keras narasi yang berusaha membusukkan sosok Lokot Nasution. Menurutnya, narasi tersebut justru menunjukkan kelemahan cara berpikir sebagian kalangan internal yang enggan menerima figur pemimpin berskala nasional namun tetap peduli pada daerah.