POSMETRO MEDAN, Taput - Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menjadi langkah penting dalam memastikan arah pembangunan dan anggaran daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, sehat, akuntabel, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (21/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Arifin Rudi Nababan, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Dedy Hendra Hutabarat, S.H., dan Ir. Reguel Simanjuntak. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., para anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan produk anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pembahasan yang telah dilalui bersama, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan DPRD berkomitmen menyusun postur anggaran yang realistis, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mempercepat penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dengan mengedepankan kedisiplinan fiskal, efisiensi belanja melalui pendekatan money follows program, dan transparansi.