POSMETRO MEDAN, Batang Kuis– Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Penutupan Rapat Kerja DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Alat Kelengkapan Dewan dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 di Wing Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, Jumat (16/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Lom Lom membacakan sambutan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang menekankan pentingnya kemitraan eksekutif dan legislatif untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik.
"Sinergi Pemkab dan DPRD harus terus diperkuat untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, setiap program harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Lom Lom.
Ia menyampaikan, rapat kerja selama dua hari tersebut menjadi momentum mengevaluasi kinerja kelembagaan DPRD sekaligus menyusun rencana kerja yang lebih terarah. Peran DPRD melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan juga penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Memasuki 2027, Pemkab Deli Serdang memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik. Prioritas tersebut diarahkan untuk mendukung visi Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.
Sejumlah program pembangunan layanan dasar terus didorong, antara lain pembangunan RSUD Hamparan Perak dan Puskesmas Medan Krio, pembangunan alun-alun kecamatan sebagai ruang publik, serta program Bebenah Kampung untuk merenovasi rumah tidak layak huni. Pemkab Deli Serdang juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Agustiawan Saragih, mengatakan rapat kerja harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan, bukan sekadar agenda rutin.
"Masyarakat menilai kita bukan hanya dari apa yang kita sampaikan, tetapi dari apa yang kita kerjakan dan manfaat yang mereka rasakan," ujarnya.
Agustiawan menegaskan, seluruh rekomendasi rapat kerja perlu ditindaklanjuti secara jelas dan terukur untuk memperkuat pengawasan serta memastikan kebijakan dan anggaran daerah berpihak pada kebutuhan masyarakat.( Drt)