POSMETRO MEDAN, Taput -Kondisi asap yang masih menyelimuti sejumlah kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara menuai perhatian serius dari Komunitas Mahasiswa Peduli ( KM P) Tapanuli Utara. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara segera mengevaluasi kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang kembali diberlakukan mulai Kamis, 22 Oktober 2026.
Ketua KMP Tapanuli Utara, Belaster Bolas Tua Purba, menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama, terutama bagi anak-anak tingkat PAUD/TK, SD, dan SMP yang berpotensi terdampak paparan asap.
Desakan tersebut menyusul surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2026 mengenai pemberlakuan kembali PTM secara penuh. Menurut Belaster, kebijakan pendidikan di tengah kondisi asap perlu mempertimbangkan keadaan nyata di lapangan, hasil pemantauan kualitas udara, serta potensi risiko kesehatan bagi para siswa.
"Kami mempertanyakan apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara sudah melihat dan memantau secara langsung kondisi asap di lapangan sebelum memutuskan memberlakukan kembali pembelajaran tatap muka 100 persen. Jangan sampai keputusan administratif lebih diutamakan daripada keselamatan dan kesehatan anak-anak kita," tegas Belaster.
Desak Dinas Pendidikan Turun Langsung ke Lapangan
Komunitas Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara meminta Dinas Pendidikan tidak hanya berpedoman pada arahan administratif dari tingkat provinsi, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang benar-benar terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
Menurut Belaster, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila kondisi udara masih berisiko, evaluasi perlu dilakukan dengan melibatkan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, guna memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami berharap Dinas Pendidikan Taput tidak hanya melihat laporan di atas kertas atau sekadar mengikuti arahan dari tingkat provinsi. Silakan turun langsung ke lapangan dan lihat kondisi asap yang masih dirasakan masyarakat. Kebijakan harus lahir dari kondisi nyata yang dihadapi daerah, bukan hanya berdasarkan instruksi administratif," ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pendidikan tatap muka. Komunitas Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara justru menginginkan agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan hak mereka atas perlindungan kesehatan.
Minta Pembelajaran Jarak Jauh Kembali Dipertimbangkan