POSMETRO MEDAN,Deli Serdang — Di tengah semangat mewujudkan Generasi Emas 2045 sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sebuah ironi terjadi di Kabupaten Deli Serdang.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyegel Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Wasliyah Patumbukan, Kecamatan Galang, yang memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk dari Ariswan, Koordinator Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA).
Saat dihubungi media melalui sambungan telepon pada Senin (14/7), Ariswan menilai penyegelan oleh Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, sebagai tindakan yang mencederai dunia pendidikan.
"Apa pun persoalan antara Pemkab Deli Serdang dan pihak Al Wasliyah, anak-anak tidak boleh menjadi korban. Tindakan ini mencoreng cita-cita besar bangsa. Bagaimana mungkin kita ingin mencetak Generasi Emas 2045 jika tempat belajar mereka justru ditutup paksa?" ujarnya dengan nada prihatin.
Ia juga mempertanyakan komitmen Bupati Ashari Tambunan dalam mendukung visi nasional yang dicanangkan pemerintahan pusat. Menurutnya, penutupan sekolah bukan hanya persoalan administratif, melainkan bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ariswan mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, serta DPR RI untuk segera mengambil tindakan konkret. Bila penyegelan tidak segera dihentikan dan proses belajar-mengajar tidak kembali berlangsung, Ariswan menegaskan bahwa PERMADA siap menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Deli Serdang maupun di depan Istana Negara di Jakarta.
"Kami tidak akan tinggal diam jika generasi penerus bangsa terus dikorbankan oleh ego kekuasaan. Pemimpin sejati adalah mereka yang merangkul rakyat, bukan menutup masa depan mereka," tegasnya.
Ariswan menutup pernyataannya dengan seruan moral kepada para pemangku kepentingan agar mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat suci untuk mencetak masa depan bangsa, bukan sebagai medan konflik kepentingan.
"Jika visi Generasi Emas 2045 adalah komitmen bersama, maka biarkanlah sekolah berdiri tegak sebagai benteng pendidikan, bukan sebagai korban kepentingan kekuasaan," pungkasnya.(Tim/Red)