POSMETRO MEDAN- Komitmen memperkuat pengawasan keimigrasian sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat kembali mengantarkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Tahun 2026, Imigrasi Belawan berhasil meraih dua penghargaan atas kontribusi dan kinerja aktif dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, pada 28–30 Oktober 2026 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, bersama perwakilan petugas Pimpasa, Bayu Segara.
Dalam ajang tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berhasil meraih predikat Kantor Imigrasi Teraktif Kedua dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi. Tidak hanya itu, Bayu Segara juga berhasil meraih penghargaan sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Teraktif Keempat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Kombes Pol. Agus Waluyo, S.I.K., kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk.
Dua penghargaan ini menjadi bukti apresiasi atas konsistensi dan dedikasi jajaran Imigrasi Belawan dalam membangun pengawasan keimigrasian yang lebih dekat dengan masyarakat.
Melalui program Desa Binaan Imigrasi, petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga hadir memberikan edukasi, membangun kesadaran hukum, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.
Bimtek Pimpasa Tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas petugas, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi berbagai tantangan keimigrasian.
Sejumlah materi strategis disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri, BAIS TNI, serta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pembahasan meliputi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlindungan calon pekerja migran, pemetaan potensi kerawanan wilayah, penguatan intelijen keimigrasian, hingga optimalisasi jaringan informasi berbasis masyarakat desa.