POSMETRO MEDAN-Pengaduan kasus dugaan penahanan ijazah mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) masih berproses di Polda Sumatera Utara. Terbaru, pihak Polda Sumatera Utara akan memanggil Rektor Universitas Darma Agung (UDA) dan Ketua Yayasan Perguruan Darma Agung untuk dimintai klarifikasi.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Aliansi Keadilan Darma Agung (AKDA), Liston Hutajulu usai bertemu dengan Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, AKBP Wahyudi Rahman, Senin (9/11/2026).
"Saya diundang oleh yang bersangkutan untuk hadir disini seiring adanya pengaduan dari sejumlah mahasiswa S2 Universitas Darma Agung yang ijazahnya ditahan oleh kampus. Nah, dari pertemuan itu tadi beliau (Kabag Wassidik) mengatakan akan memanggil Rektor UDA dan Ketua Yayasan Perguruan Darma Agung," katanya di Polda Sumut.
Liston mengatakan, AKDA hingga saat ini masih terus mendampingi para mahasiswa S2 yang ijazahnya masih tertahan di kampus yang terletak di Jalan TD Pardede, Medan tersebut. Menurutnya, para mahasiswa S2 ini sangat berharap agar ijazah mereka segera diserahkan oleh pihak kampus.
"Ijazah itu sangat mereka butuhkan karena berkaitan dengan jenjang karir masing-masing," ungkapnya.
Diketahui, mahasiswa yang menempuh program pendidikan pascasarjana (S2) di Universitas Darma Agung (UDA) Medan mengadukan sosok pembina Yayasan Perguruan Darma Agung, Richard Pardede ke Polda Sumatera Utara pada 21 Oktober 2026 lalu. Laporan itu tercantum pada nomor STTLP/B/1789/X/2026/SPKT/POLDASumatera Utara tertanggal 21 Oktober 2026
Salah seorang pelapor David Eka Putra mengatakan langkah pelaporan ini ditempuhnya setelah ijazahnya tidak kunjung diberikan oleh pihak kampus. Padahal, seluruh kewajibannya selaku mahasiswa sudah selesai dibayarkannya.
"Saya melapor untuk mendapat kepastian hukum terkait tertahannya ijazah S2 saya di Universitas Darma Agung," katanya usai membuat laporan di Ditreskrimum Polda Sumatera Utara pada 21 Oktober 2026.
David menjelaskan, sebelum melapor ke Polda Sumut dirinya dan beberapa rekannya sudah terlebih dahulu melakukan beberapa upaya yakni dengan menjalin komunikasi dengan pihak Direktur Pascasarjana Dr. Novi Juli Rosani Zulkarnain. Namun, hal ini menjadi buntu karena pihak kampus meminta agar mereka kembali melakukan pembayaran-pembayaran kewajiban agar ijazah tersebut dapat diserahkan.
"Ini yang membuat kami keberatan. Sebab, seluruh kewajiban kami terkait pembayaran-pembayaran dalam perkuliahan S2 sudah selesai, bahkan kami sudah meja hijau. Tinggal wisuda, namun kami kembali diminta membayar. Tentu kami keberatan," pungkasnya. (Den)