Posmetro Medan, Karo -Dua tahun kepemimpinan Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bersama Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., persoalan penyelesaian Lahan Usaha Tani (LUT) bagi pengungsi relokasi tahap III korban erupsi Gunung Sinabung yang berasa di Siosar masih belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
Ironisnya, persoalan yang membelit para pengungsi ternyata bukan hanya soal lahan usaha tani yang tak kunjung tuntas. Dana sewa lahan bagi pengungsi tahap III juga disebut-sebut belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.
Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa persoalan yang menyangkut hak dan kebutuhan hidup masyarakat terdampak bencana seolah berjalan begitu lambat? Apakah terkendala administrasi, proses pencairan anggaran, atau ada persoalan lain yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dana sewa lahan tersebut diperuntukkan bagi kepala keluarga pengungsi dari tiga desa dan satu dusun, yakni Desa Sukanalu Teran, Singgarang-garang, Mardingding, serta Dusun Lau Kawar.
Adapun besaran dana yang disebut menjadi hak setiap kepala keluarga mencapai Rp4.500.000 untuk biaya sewa lahan.
Namun hingga kini, menurut informasi yang diterima media ini, dana tersebut belum juga dicairkan dan disebut masih berada di kas daerah Pemkab Karo.
Rabu 11 November 2026, dikonfirmasi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Juspri M. Nadeak, S.Sos., MA perihal lahan usaha tani (LUT) dan sewa lahan di kantornya mengatakan pada Posmetro Medan bahwa sewa lahan hanya tinggal Desa Sukanalu Teran dan Lahan Usaha Tani sudah mulai dibersihkan.
"Sewa lahan sudah mulai dicairkan. Hanya tinggal Desa Sukanalu Teran yang belum karena administrasi yang salah tapi Senin kemarin adminitrasinya sudah kami terima dan langsung kami antar ke Bank BRI,katanya. Kembali ditanya perihal lahan usaha tani ? Kalaksa BPBD kembali menjawab, untuk lahan usaha tani bagi pengungsi tahap tiga sudah mulai dikerjakan. Untuk terget penyelesaiannya pemerintah kab.karo menargetkan selama 45 Hari pengerjaan sejak hari Jumat lalu", ucap Kalak BPBD.(JpG)