POSMETRO MEDAN, Tanjungbalai -Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Balai melalui jajaran Polsek Teluk Nibung melakukan pengamanan terhadap proses pemulangan 17 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (15/4/2025) di Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.
Para WNI yang dipulangkan terdiri dari 12 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka dideportasi oleh pihak Imigresen Malaysia karena berbagai pelanggaran, mulai dari tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah, overstay, hingga bekerja tanpa izin resmi.
Kapolsek Teluk Nibung AKP Rinaldi, SH, MH memimpin langsung proses pengamanan yang melibatkan sejumlah unsur, termasuk personel Imigrasi, Bea Cukai, BP2MI, serta KSOP Tanjung Balai. Kedatangan 17 WNI ini menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Port Dickson Malaysia dan tiba di Pelabuhan Teluk Nibung sekitar pukul 16.10 WIB.
“Begitu kapal sandar, petugas gabungan langsung melakukan pemeriksaan barang bawaan serta pengecekan dokumen terhadap seluruh deportan,” ujar Kasi Humas Polres Tanjung Balai, Kompol Ahmad Dahlan Panjaitan.
Usai pemeriksaan, seluruh WNI tersebut diarahkan dan dikawal menuju Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan untuk pendataan dan proses lebih lanjut. Koordinasi juga dilakukan dengan Disnaker serta BP2MI guna memastikan para deportan dapat dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
“Langkah ini adalah bentuk komitmen Polres Tanjung Balai dalam menjamin keamanan dan kelancaran proses pemulangan WNI dari luar negeri, sekaligus memastikan hak dan keselamatan mereka tetap terlindungi,” tambah Kompol Ahmad Dahlan.
Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan berakhir pada pukul 16.30 WIB dan berlangsung dalam situasi aman serta kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan ataupun kendala berarti selama proses pemulangan berlangsung.
Polres Tanjung Balai mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan memastikan dokumen keimigrasian lengkap jika hendak bekerja ke luar negeri, serta mengakses jalur resmi melalui BP2MI untuk menghindari risiko hukum di negara tujuan," ucap Kasi Humas.(Mbc)