POSMETRO MEDAN-Medan – Ketika publik menuntut keterbukaan, Baharudin Siagian, pejabat senior yang kini menjabat Bupati Batu Bara, Sumatera Utara, justru memilih diam. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut itu enggan memberikan keterangan kepada media, meski sejumlah isu panas tengah menyelimuti institusi yang pernah dipimpinnya.
Pertanyaan awak media terkait kebijakan dan rumor yang beredar tak satu pun dijawab. Baharudin hanya berlalu tanpa penjelasan, meninggalkan tanda tanya besar. Yang lebih mengejutkan, pihak Dispora Sumut pun bersikap sama: bungkam. Tidak ada pernyataan resmi atau klarifikasi, seolah seluruh institusi memilih berlindung di balik kesunyian.
Padahal, Baharudin bukan sosok baru di birokrasi Sumut. Ia memiliki rekam jejak panjang di berbagai instansi penting Pemprov Sumut, termasuk Dinas Tenaga Kerja, hingga akhirnya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Harian Panitia Besar PON Sumut. Kedekatannya dengan mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga membuat namanya lekat dengan berbagai manuver politik dan birokrasi.
Isu keterbukaan ini semakin tajam setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan 10 proyek bermasalah senilai Rp1,7 miliar di Dispora Sumut pada tahun anggaran 2024, ketika Baharudin masih menjabat Kadispora. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa Dispora Sumut bukan sekadar gagal mengelola anggaran, tetapi juga diduga menjadi ladang bancakan proyek siluman.
Dalam laporan resmi BPK yang melibatkan PPK, PPTK, Inspektorat, serta uji laboratorium material, terungkap kekurangan volume dan mutu pekerjaan di hampir seluruh proyek. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar.
Berikut daftar proyek bermasalah yang disorot BPK:
* **Pembangunan Indoor Volley Ball** – Rp536.751.274
* **Rehab Tribun Penonton Utara Stadion Mini** – Rp344.524.984
* **Rehab Tribun Selatan Stadion Mini Pancing** – Rp138.788.262
* **Rehab Sirkuit Dispora** – Rp113.969.000