Posmetro Medan - Tanah Karo - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Karo TA 2021 Nomor 63.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, BPK menemukan bahwa penatausahaan, pencatatan dan penyajian aset tetap belum tertibdengan permasalahan 164 unit kendaraan bermotor tidak memiliki bukti kepemilikan.
Tahun 2025, menindak surat tugas Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Sumatra Utara No.131/STP/XVlll.MDN/04/2025, tanggal 09 April 2025 untuk melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah kab.Karo. Maka tim BPK-RI melaksanakan pemeriksaan fisik atas aset pemerintah kab.Karo berupa kendaraan dinas oprasional kab.Karo di stadion Samura kabanjahe, Senin - Rabu (30/04/2025).
Dan sesuai lampiran surat sekretaris daerah kab.Karo Nomor : 900/1166/BKAD/2025, tanggal 25 April 2025, pemberitahuan atas apel kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah kabupaten Karo.
Tim BPK RI melaksanakan pemeriksaan fisik atas aset pemerintah daerah berupa kendaraan dinas operasional (KDO) untuk setiap instansi di lingkungan pemerintah kabupaten Karo.
Diketahui bagi setiap kendaraan dinas roda dua maupun roda empat yang tidak sesuai pemanfaatannya , penggunaannya akan ditarik dan dikembalikan kepada sekretariat daerah sebagai pengelola barang.
Dinas atau instansi yang memiliki kendaraan operasional dinas yang paling banyak dinas kesehatan sebanyak 220 unit, dinas pertanian 125 unit, lingkungan hidup 102 unit, sekretariat daerah 45 unit, badan penanggung bencana 28 unit,dan pamong praja sebanyak 33 unit.
Terkait hal tersebut di atas pj.Sekretariat daerah Kabupaten Karo, Eddy Surianta Surbakti belum dapat berkomentar, karena hari ini pemeriksaannya. ( jpg)