POSMETRO MEDAN,Deli Serdang – Publik kembali dibuat geram. Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, yang sebelumnya gencar mengkampanyekan efisiensi anggaran demi kepentingan rakyat, kini menuai sorotan tajam akibat dugaan pemborosan anggaran daerah.
Alih-alih memperbaiki fasilitas publik seperti jalan rusak, drainase tersumbat, mobil pemadam kebakaran tua, hingga armada sampah yang tidak layak pakai, Pemkab Deli Serdang justru mengalokasikan Rp100 miliar untuk pos khusus, di antaranya Rp29 miliar hanya untuk makan dan minum pejabat.
Tak berhenti di situ, anggaran hibah miliaran rupiah juga digelontorkan untuk proyek renovasi aula Polresta Deli Serdang dan pembangunan aula Kejaksaan Pancur Batu. Ironisnya, kedua proyek tersebut kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung RI dan Kejati Sumut atas dugaan korupsi.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat menjerit akibat harga bahan pangan yang terus melambung tinggi. Namun, pemerintah daerah justru dinilai jor-joran menggelontorkan dana untuk hibah dan kebutuhan konsumtif.
Kemarahan publik pun memuncak. Gelombang protes datang dari Cipayung Plus bersama sejumlah elemen mahasiswa di Deli Serdang yang menuntut transparansi anggaran. Mereka menuding Bupati berfoya-foya, hidup bermewah-mewah, dan gagal menjawab persoalan rakyat.
"Kenapa uang rakyat dipakai membangun aula kejaksaan dan kepolisian? Rakyat butuh jalan bagus, drainase bersih, bukan aula baru!" teriak salah seorang mahasiswa dalam orasi.
Fenomena ini dianggap mencerminkan jurang lebar antara elite daerah dengan rakyat kecil. Saat warga kesulitan membeli beras murah, pejabat justru berpesta dengan anggaran konsumsi miliaran rupiah.
Jika benar dana hibah dan anggaran jumbo tersebut digunakan untuk memperkuat "hubungan emosional" dengan mitra strategis, publik khawatir hal ini menjadi modus baru praktik KKN di daerah. (MCO)