POSMETRO MEDAN,Asahan– Tahun 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk 177 desa di Kabupaten Asahan dengan total mencapai Rp173.849.005.000.
Jumlah tersebut bervariasi di tiap desa. Desa Simpang Empat menerima kucuran dana terbesar, yakni Rp1.680.699.000, sementara Desa Sei Piring memperoleh dana terendah sebesar Rp642.302.000.
Namun, alokasi dana besar ini justru menimbulkan kekhawatiran sejumlah kepala desa (kades) dalam pengelolaannya. Pasalnya, sejak awal September 2025, mereka mengaku dipaksa membeli sejumlah barang dengan harga fantastis.
"Hancur kali, bang. Dipaksa beli Visi Misi Desa Rp6 juta, Video Profil Desa Rp8 juta, dan sekarang masuk lagi Videotron Rp50 jutaan. Gimana kami bisa mengelola Dana Desa dengan benar kalau seperti ini? Apa enggak satu kaki kami di penjara," ungkap seorang kades yang meminta namanya dirahasiakan.
Ia menambahkan, sebelumnya para kades juga diwajibkan membeli foto Presiden dan Wakil Presiden, foto Bupati dan Wakil Bupati, bahkan hingga pembersih lantai. Menurutnya, perintah tersebut datang dari ketua asosiasi perangkat desa yang menaungi mereka. "Katanya titipan. Titipan siapa, tanyakan saja sama ketua kami," ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan seorang kades lain yang merupakan anggota APDESI Asahan. Ia mengaku sulit menolak permintaan tersebut karena adanya tekanan. "Gimana mau menolak, bos? Ketua yang nyuruh. Dia juga dapat fee, semua diterimanya. Kalau bermasalah hukum, kami yang disuruh tanggung jawab. Nama saya jangan ditulis, nanti susah," katanya melalui sambungan telepon.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah desa di Kecamatan Setia Janji, seperti Desa Urung Pane, Desa Sei Silau Barat, dan Desa Silau Maraja, sudah menerima dan memasang Videotron tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Jumat (12/9/2025) pukul 15.45 WIB, Ketua APDESI Asahan, Haidir Butar Butar, dan Ketua PAPDESI Asahan, Hermansyah Manurung, S.H., belum memberikan tanggapan meski sudah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.(GON)