POSMETRO MEDAN,Dairi- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Daerah Pemilihan XI meliputi Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Alfriansyah Ujung, menyoroti isu praktik dugaan jual beli jabatan di Pemkab Dairi.
Hal itu disampaikan Alfriansyah Ujung kepada wartawan, menanggapi isu Bupati Dairi, Ir Vickner Sinaga melantik 50 pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi di gedung Balai Budaya Sidikalang, Kamis (25/9/2025).
Dia mengatakan, isu jual beli jabatan dalam mutasi pejabat di Dairi kali ini, telah santer di telinga masyarakat.
Isu yang disebut dengan istilah "top up" itu, diperkuat dengan adanya beberapa Kepala UPT Puskesmas yang berkinerja baik namun dicopot, sementara yang bermasalah dipertahankan.
"Kepala Puskesmas yang kinerjanya baik, dicopot. Bahkan ada yang aksinya dalam mendedikasikan diri sampai viral, dicopot. Justru yang bermasalah dipertahankan. Ini kan memperkuat isu itu. Namun sekali lagi, saya berharap isu itu tidak benar," kata Alfriansyah.
Disebutkanya, dalam melakukan mutasi, Bupati Dairi diharapkan proporsional serta mempertimbangkan kemampuan dan aspek psikologis pejabat yang akan dimutasi dan dilantik, katanya.
Dalam pelantikan kali ini saya nilai kurang tepat. Ada Kepala Puskesmas dinonjobkan, lalu ditempatkan kembali di tempat yang sama.
"Sebelumnya dia pimpinan disitu, sekarang jadi anggota. Tentu ini akan mempengaruhi psikologi dan kinerja pejabat dimaksud,"kata Alfriansyah.
Ke depan, kata Alfriansyah, dalam memutasi pejabat agar memperhatikan Panca Prasetya KORPRI yang salah satu poinnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Seperti diketahui, Bupati Dairi, Vickner Sinaga didampingi Wakil Bupati, Wahyu Daniel melantik 50 pejabat Administrator, Pengawas, Kepala Puskesmas dan Fungsional di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Kamis (25/9/2025).