POSMETRO MEDAN,Medan- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba merespons video viral penyetopan kendaraan bermotor plat BL di Kabupaten Langkat oleh Gubsu Bobby Afif Nasution, Minggu (28/09/2025) lalu.
Mangapul menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution untuk menciptakan inovasi dalam peningkatan PAD di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini.
"Tindakan razia truk berplat BL dengan alasan apapun tidak bijaksana dan tidak dapat dibenarkan, tindakan ini tidak sepaham dengan kita, rakyat Sumut tentang stabilitas keamanan, kebangsaan dan sirkulasi distribusi ekonomi dari berbagai tempat, tindakan dan kebijakan ini sangat berbahaya," ucap Mangapul, dalam keterangan tertulis, Senin 29 September 2025.
Ia mengatakan video viral tersebut, jangan sampai mengganggu stabilitas keamanan, mobilitas ekonomi antar dua provinsi, Sumut dan Aceh serta yang berbahaya adalah potensi disintegrasi bangsa.
Mangapul menjelaskan bahwa bila Gubernur Sumut, ingin meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak bermotor dan dinilai Plat BL tidak memberikan kontribusi, maka yang harus terlebih dahulu dan penting untuk dilakukan adalah dengan memvalidasi seluruh Plat BK dan BB melalui Samsat Provinsi Sumatera Utara.
"Untuk meningkatkan PAD Sumut dari pajak kendaraan bermotor, Gubernur Sumut untuk validasilah secara menyeluruh, objektif dan transparan seluruh Plat BK dan BB yang ada, mana yang sudah membayar pajak dan mana yang belum, karena itu wilayah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Plat BL menjadi wilayah kewenangan Provinsi Aceh, jangan off side," jelas Mangapul.
Mengapul mengungkapkan bahwa sepanjang sepengetahuan dirinya, Plat BK dan BB yang tervalidasi membayar pajak hanya 32 persen, yang terserap sebagai PAD dari sektor PKB ini.
"Kemana yang lainnya, inilah tugas Gubernur dengan memvalidasi seluruh kendaraan bermotor plat BK dan BB untuk ditagih pajaknya secara objektif tanpa tindakan subjektif, bukan memblok plat daerah lain, kalau ini tidak dihentikan maka secara simultan bisa juga terjadi kepada plat BK dan BB di daerah lain yang sebelumnya tidak terpikirkan," kata Mangapul.
Anggota DPRD Sumut terpilih melalui Dapil Siantar - Simalungun ini menambahkan bahwa operasional seluruh kendaraan bermotor sepanjang memiliki STNK dan BPKB secara syah maka bisa beroperasional di seluruh Indonesia tanpa kecuali, karena hal tersebut terkait dengan distribusi barang dan jasa sebagai kegiatan ekonomi rakyat.
"Kita juga khawatir akibat tindakan ini juga dilakukan oleh Provinsi lain terhadap plat BK atau BB dan akan mengganggu aktivitas ekonomi terutama distribusi produksi rakyat Sumut yang harus dikirim keberbagai daerah menggunakan transportasi darat perplat BK dan atau BB," tegas Mangapul Purba