POSMETRO MEDAN,Medan - Lonjakan inflasi di Sumatera Utara yang menembus 5,32 persen (year-on-year) kini menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Fakta mencengangkan ini disorot tajam oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, yang menilai kondisi tersebut sebagai cermin gagalnya sistem pengendalian harga di tingkat daerah.
"Kita tak bisa terus berlindung di balik alasan cuaca atau fluktuasi pasar. Masalahnya ada pada lemahnya sistem pengawasan dan kendali harga yang tak berjalan efektif," ujar Salman dengan nada tegas, saat ditemui di gedung DPRD Sumut, Kamis, (9/10/2025).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kenaikan tajam pada komoditas pangan strategis seperti cabai merah, beras, dan bawang, bukanlah fenomena alamiah, melainkan indikasi kelalaian pemerintah daerah dalam mengantisipasi gejolak pasokan dan distribusi.
"Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) seharusnya menjadi motor utama untuk menekan gejolak harga, tapi faktanya, mereka belum bergerak cepat dan terintegrasi," ungkapnya
Dari data yang dihimpun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang tertinggi inflasi Sumut. Salman menilai hal ini sebagai tanda nyata macetnya sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar oleh pemerintah provinsi.
"Kenaikan harga yang ekstrem ini menandakan ada kebijakan yang tidak berjalan. Pemerintah provinsi tampak kehilangan kendali atas ritme pasar," tambahnya.
Akibatnya, daya beli masyarakat kian terpuruk, terutama di kalangan menengah bawah.
Rumah tangga kecil kini harus berjuang lebih keras untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar, dari dapur hingga sekolah anak.
"Inflasi ini bukan sekadar angka statistik, tapi jeritan rakyat kecil yang terhimpit kenaikan harga tanpa perlindungan kebijakan yang nyata," tutur Salman.